Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan adalah ketentuan yang dari Menteri Perdagangan yang berisi aturan terkait dengan perdagangan di Indonesia. Permendag merupakan turunan dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Perdagangan biasanya berisi rincian tentang pelaksanaan aturan yang tingkat penetapannya lebih tinggi.

Sebagai turunan dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi, Permendag juga memiliki kekuatan hukum yang mengatur, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia harus mematuhinya.

Peraturan terkait perdagangan yang terkait dengan kepabeanan antara lain Permendag NOMOR 23 TAHUN 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, dan Permendag No 20 TAHUN 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Permendag NOMOR 23 TAHUN 2023 mengatur mengenai persyaratan dan perizinan berusaha di bidang ekspor dan kewajiban yang harus dilakukan oleh eksportir, misalnya barang-barang tertentu yang untuk ekspornya memerlukan dokumen perizinan seperti dokumen persetujuan ekspor maupun laporan surveyor.

Sementara itu, Permendag No 20 TAHUN 2021 yan telah diubah dengan Permendag No 25 TAHUN 2022 mengatur persyaratan dan perizinan berusaha di bidang impor dan kewajiban yang harus dilakukan oleh importir, misalnya barang-barang tertentu yang untuk impornya memerlukan dokumen perizinan seperti dokumen persetujuan impor maupun laporan surveyor.

Memahami kedua peraturan ini sangat penting dalam proses kepabeanan di Indonesia, yang akan memudahkan proses perdagangan, serta mencegah tindakan pelanggaran.

hisconsulting.co.id memiliki Tim Kuasa Hukum Pajak dan Kuasa Hukum Kepabeanan dengan latar belakang dan pengalaman yang baik. Dapat membantu Anda menghadapi sengketa pajak dan kepabeanan.