NO TANGGALTENTANG
24 Tahun 2019+Penjelasan24-10-19 Ekonomi Kreatif
23 Tahun 201924-10-19 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
22 Tahun 201918-10-19Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
21 Tahun 201918-10-19Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan
19 Tahun 2019 + Penjelasan17-10-19Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18 Tahun 201915-10-19Pesantren
17 Tahun 201915-10-19Sumber Daya Air
16 Tahun 201914-10-19
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15 Tahun 201902-10-19Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
14 Tahun 2019 + Penjelasan01-10-19Pekerja Sosial
11 Tahun 201913-08-19 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
10 Tahun 2019 + Lampiran01-07-19
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
8 Tahun 201926-04-19 Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah
7 Tahun 201926-04-19
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of Defence)
6 Tahun 201913-03-19Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates)
5 Tahun 201913-03-19Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Defence Industry Cooperation)
4 Tahun 201913-03-19Kebidanan
2 Tahun 201910-01-19Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of Spain On Cooperative, Activities In The Field Of Defence)
3 Tahun 2019 + Salinan Kesepahaman10-01-19Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Cooperation In The Field Of Defence)
13 Tahun 201828-12-18Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
11 Tahun 201830-10-18Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republtk Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda Tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of The Netherlands On Defence-Related Cooperation)
10 Tahun 201830-10-18Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia)
9 Tahun 201823-08-18 Penerimaan Negara Bukan Pajak
7 Tahun 201807-08-18Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Rdpublic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense)
6 Tahun 201807-08-18 Kekarantinaan Kesehatan
4 Tahun 201825-05-18Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
3 Tahun 201809-05-18Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of the Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence)
1 Tahun 201809-01-18 Kepalangmerahan
18 Tahun 201722-11-17Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
14 Tahun 201710-11-17Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field Of Defence)
12 Tahun 201710-11-17Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)
11 Tahun 201720-09-17
Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
11 Tahun 201720-09-17Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
9 Tahun 201723-08-17
Penetapan Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
9 Tahun 201723-08-17Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
5 Tahun 201708-08-17Arsitek
2 Tahun 201712-07-17Jasa Konstruksi
5 Tahun 201724-05-17
Pemajuan Kebudayaan
4 Tahun 201724-05-17
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)
3 Tahun 201724-05-17Sistem Perbukuan
1 Tahun 2017 + Lampiran12-01-17Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territoriat Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 20141)
20 Tahun 201625-11-16Merek Dan Indikasi Geografis
19 Tahun 201625-11-16Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
15 Tahun 201606-10-16Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
13 Tahun 201626-08-16Paten
11 Tahun 201601-07-16 Pengampunan Pajak
8 Tahun 201615-04-16 Penyandang Disabilitas
9 Tahun 201615-04-16Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
7 Tahun 201614-04-16Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
6 Tahun 201630-03-16Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)
5 Tahun 201630-03-16 Pengesahan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)
4 Tahun 201624-03-16Tabungan Perumahan Rakyat
2 Tahun 201615-01-16Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defence)
1 Tahun 201615-01-16 Penjaminan
13 Tahun 201518-11-15Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Vietnam)
11 Tahun 201506-08-15Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
7 Tahun 201510-03-15 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
6 Tahun 201510-03-15 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
35 Tahun 201417-10-14 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
34 Tahun 201417-10-14Pengelolaan Keuangan Haji
30 Tahun 201417-10-14 Administrasi Pemerintahan
41 Tahun 201417-10-14Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
40 Tahun 201417-10-14 Perasuransian
39 Tahun 201417-10-14 Perkebunan
38 Tahun 201417-10-14Keperawatan
37 Tahun 201417-10-14Konservasi Tanah Dan Air
36 Tahun 201417-10-14Tenaga Kesehatan
32 Tahun 201417-10-14Kelautan
33 Tahun 201417-10-14Jaminan Produk Halal
31 Tahun 201417-10-14Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
29 Tahun 201416-10-14Pencarian Dan Pertolongan
28 Tahun 201416-10-14Hak Cipta
26 Tahun 201414-10-14
Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
25 Tahun 201414-10-14Hukum Disiplin Militer
21 Tahun 201417-09-14Panas Bumi
20 Tahun 201417-09-14Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
19 Tahun 201407-08-14 Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey)
18 Tahun 201407-08-14 Kesehatan Jiwa
13 Tahun 201421-07-14Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)
11 Tahun 201422-03-14Keinsinyuran
10 Tahun 201419-03-14Pengesahan International Convention For The Suppression Of Act Of Nuclear Terrorism (Konensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
9 Tahun 201411-03-14Pengesahan Perjanjian Antara Republic Indonesia Dan Republic India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
8 Tahun 201411-03-14Pengesahaan Perjanjian Antara Republic Indonesia Dan Republic Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
7 Tahun 201411-03-14 Perdagangan
6 Tahun 201415-01-14Desa
3 Tahun 201415-01-14Perindustrian
5 Tahun 201415-01-14Aparatur Sipil Negara
2 Tahun 201415-01-14Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
1 Tahun 201415-01-14Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
24 Tahun 201324-12-13Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
19 Tahun 201306-08-13Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
21 Tahun 201306-08-13Keantariksaan
20 Tahun 201306-08-13Pendidikan Kedokteran
19 Tahun 201306-08-13Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
18 Tahun 201306-08-13Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17 Tahun 201322-07-13Organisasi Kemasyarakatan
11 Tahun 201308-05-13Pengesahan Nagoya On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitables Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protocol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetic Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatan Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati
10 Tahun 201308-05-13Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan International)
9 Tahun 201313-03-13Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
1 Tahun 2013Lembaga Keuangan Mikro
17 Tahun 201229-12-12Perkoperasian
18 Tahun 201216-11-12Pangan
12 Tahun 201210-10-12Pendidikan Tinggi
16 Tahun 201205-10-12Industri Pertahanan
15 Tahun 201205-10-12 Veteran Republik Indonesia
13 Tahun 201231-08-12Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
11 Tahun 201230-07-12 Sistem Peradilan Pidana Anak
10 Tahun 201223-07-12Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
9 Tahun 201223-07-12Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
8 Tahun 201211-05-12 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6 Tahun 201202-05-12 Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
7 Tahun 201210-04-12Penanganan Konflik Sosial
5 Tahun 201209-04-12 Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)
2 Tahun 201214-01-12 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1 Tahun 201204-01-12 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
24 Tahun 201125-11-11Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
23 Tahun 201125-11-11Pengelolaan Zakat
21 Tahun 201122-11-11Otoritas Jasa Keuangan
20 Tahun 201110-11-11 Rumah Susun
19 Tahun 201110-11-11Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
17 Tahun 201107-11-11Intelijen Negara
16 Tahun 201131-10-11Bantuan Hukum
13 Tahun 201118-08-11Penanganan Fakir Miskin
10 Tahun 201108-08-11Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
9 Tahun 201108-08-11 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
7 Tahun 201128-06-11Mata Uang
6 Tahun 201105-05-11Keimigrasian
5 Tahun 201103-05-11Akuntan Publik
4 Tahun 201121-04-11 Informasi Geospasial
3 Tahun 201123-03-11Transfer Dana
18 Tahun 20112011Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
1 Tahun 201112-01-11Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11 Tahun 201024-11-10 Cagar Budaya
9 Tahun 201019-11-10 Keprotokolan
13 Tahun 201024-10-10Hortikultura
8 Tahun 201022-10-10Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5 Tahun 201020-08-10 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
4 Tahun 201022-06-10 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
43 Tahun 200923-11-09Kearsipan
52 Tahun 200929-10-09Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
51 Tahun 200929-10-09Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
46 Tahun 200929-10-09 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
50 Tahun 200929-10-09 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
49 Tahun 200929-10-09 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
48 Tahun 200929-10-09Kekuasaan Kehakiman
45 Tahun 200929-10-09Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
42 Tahun 200915-10-09Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
41 Tahun 200914-10-09 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
40 Tahun 200914-10-09 Kepemudaan
38 Tahun 200914-10-09 Pos
39 Tahun 2009 14-10-09 Kawasan Ekonomi Khusus
36 Tahun 200913-10-09Kesehatan
35 Tahun 200912-10-09 Narkotika
33 Tahun 200908-10-09Perfilman
32 Tahun 200903-10-09 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
44 Tahun 200902-10-09Rumah Sakit
31 Tahun 200901-10-09Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
30 Tahun 200923-09-09Ketenagalistrikan
29 Tahun 200915-09-09 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
25 Tahun 200918-07-09Pelayanan Publik
24 Tahun 200909-07-09
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
22 Tahun 200922-06-09 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
20 Tahun 200918-06-09 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
19 Tahun 200911-06-09Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
10 Tahun 200916-01-09Kepariwisataan
9 Tahun 200916-01-09Badan Hukum Pendidikan
7 Tahun 200913-01-09 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
6 Tahun 200913-01-09Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
5 Tahun 200912-01-09Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
2 Tahun 200912-01-09 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
4 Tahun 200912-01-09Pertambangan Mineral Dan Batubara
3 Tahun 200912-01-09Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
1 Tahun 200912-01-09Penerbangan
44 Tahun 200826-11-08 Pornografi
43 Tahun 200813-11-08 Wilayah Negara
40 Tahun 200810-11-08 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
39 Tahun 200806-11-08 Kementerian Negara
38 Tahun 200806-11-08 Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
37 Tahun 200807-10-08Ombudsman Republik Indonesia
36 Tahun 200823-09-08Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
21 Tahun 200816-07-08 Perbankan Syariah
20 Tahun 200804-07-08Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
19 Tahun 200807-05-08 Surat Berharga Syariah Negara
18 Tahun 200807-05-08 Pengelolaan Sampah
17 Tahun 200807-05-08Pelayaran
15 Tahun 200830-04-08Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
14 Tahun 200830-04-08Keterbukaan Informasi Publik
11 Tahun 200821-04-08Informasi Dan Transaksi Elektronik
9 Tahun 200810-03-08 Penggunaan Bahan Kimia
2 Tahun 200804-01-08 Partai Politik
43 Tahun 200701-11-07Perpustakaan
42 Tahun 200723-10-07 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)
29 Tahun 200730-08-07Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
40 Tahun 200716-08-07 Perseroan Terbatas
39 Tahun 200715-08-07Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
30 Tahun 200710-08-07Energi
26 Tahun 200726-04-07Penataan Ruang
24 Tahun 200726-04-07Penanggulangan Bencana
25 Tahun 200726-04-07Penanaman Modal
23 Tahun 200725-04-07
Perkeretaapian
21 Tahun 200719-04-07Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
20 Tahun 200710-04-07Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security)
18 Tahun 200715-03-07Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003)
17 Tahun 2007 + Lampiran05-02-07Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
21 Tahun 200629-12-06Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
20 Tahun 200629-12-06 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya)
19 Tahun 200628-12-06 Dewan Pertimbangan Presiden
16 Tahun 200615-11-06Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
15 Tahun 200630-10-06Badan Pemeriksa Keuangan
12 Tahun 200601-08-06 Kewarganegaraan Republik Indonesia
9 Tahun 200614-07-06Sistem Resi Gudang
7 Tahun 200618-04-06Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
8 Tahun 200618-04-06
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
6 Tahun 200605-04-06Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
5 Tahun 200605-04-06Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
11 Tahun 200601-04-06 Pemerintahan Aceh
4 Tahun 200620-03-06Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
3 Tahun 200620-03-06Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
1 Tahun 200603-03-06Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
14 Tahun 200530-12-05Guru Dan Dosen
12 Tahun 200528-10-05Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
11 Tahun 200528-10-05 Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
3 Tahun 200523-09-05 Sistem Keolahragaan Nasional
2 Tahun 2005 03-08-05Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
41 Tahun 200427-10-04 Wakaf
40 Tahun 200419-10-04 Sistem Jaminan Sosial Nasional
38 Tahun 200418-10-04 Jalan
37 Tahun 200418-10-04 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
34 Tahun 200416-10-04Tentara Nasional Indonesia
33 Tahun 200415-10-04
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
29 Tahun 200406-10-04 Praktik Kedokteran
28 Tahun 200406-10-04 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
25 Tahun 200405-10-04 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
23 Tahun 200422-09-04 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
21 Tahun 200416-08-04 Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
19 Tahun 200413-08-04
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
16 Tahun 200426-07-04Kejaksaan Republik Indonesia
15 Tahun 200419-07-04Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
9 Tahun 200429-03-04 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8 Tahun 200429-03-04Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
7 Tahun 200418-03-04 Sumber Daya Air
3 Tahun 200415-01-04 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
1 Tahun 200414-01-04Perbendaharaan Negara
2 Tahun 200414-01-04 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
25 Tahun 200313-10-03Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
21 Tahun 200325-07-03Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan)
20 Tahun 200308-07-03 Sistem Pendidikan Nasional
19 Tahun 200319-06-03 Badan Usaha Milik Negara
18 Tahun 200305-04-03
Advokat
17 Tahun 200305-04-03Keuangan Negara
13 Tahun 200325-03-03Ketenagakerjaan
13 Tahun 200325-03-03Ketenagakerjaan
32 Tahun 200228-12-02
Penyiaran
28 Tahun 200216-12-02Bangunan Gedung
24 Tahun 200222-10-02Surat Utang Negara
20 Tahun 200223-09-02Ketenagalistrikan
16 Tahun 200217-04-02Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)
19 Tahun 200229-07-02Hak Cipta
15 Tahun 200217-04-02Tindak Pidana Pencucian Uang
14 Tahun 200212-04-02Pengadilan Pajak
3 Tahun 200208-01-02Pertahanan Negara
2 Tahun 200208-01-02Kepolisian Negara Republik Indonesia
22 Tahun 200123-11-01Minyak Dan Gas Bumi
20 Tahun 200121-11-01Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1 Tahun 200108-05-01Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Serrender Of Fugitive Offenders)
37 Tahun 200021-12-00 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
36 Tahun 200021-12-00 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
34 Tahun 200020-12-00 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
32 Tahun 200020-12-00 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
30 Tahun 200020-12-00
Rahasia Dagang
29 Tahun 200020-12-00 Perlindungan Varietas Tanaman
31 Tahun 200020-12-00Desain Industri
26 Tahun 200023-11-00 Pengadilan Hak Asasi Manusia
24 Tahun 200023-10-00 Perjanjian Internasional
21 Tahun 200004-08-00 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
20 Tahun 200002-08-00
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
18 Tahun 200002-08-00 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
19 Tahun 200002-08-00Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
1 Tahun 200008-03-00 Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
42 Tahun 199930-09-99 Jaminan Fidusia
39 Tahun 199923-09-99 Hak Asasi Manusia
40 Tahun 199923-09-99 Pers
37 Tahun 199914-09-99Hubungan Luar Negeri
36 Tahun 199908-09-99 Telekomunikasi
30 Tahun 199912-08-99 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
28 Tahun 199919-05-99Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
24 Tahun 199917-05-99 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
20 Tahun 199907-05-99 Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
19 Tahun 199907-05-99 Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
26 Tahun 199920-04-99Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
8 Tahun 199920-04-99Perlindungan Konsumen
21 Tahun 199907-03-99Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
5 Tahun 199905-03-99 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13 Tahun 199830-11-98Kesejahteraan Lanjut Usia
10 Tahun 199810-11-98Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
9 Tahun 199826-10-98Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
6 Tahun 199830-09-98 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)
5 Tahun 199828-09-98 Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)
31 Tahun 199715-10-97Peradilan Militer
19 Tahun 199723-05-97 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
16 Tahun 199719-05-97Statistik
10 Tahun 199710-04-97Ketenaganukliran
9 Tahun 199702-04-97Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
8 Tahun 199724-03-97Dokumen Perusahaan
5 Tahun 199711-03-97Psikotropika
8 Tahun 199607-11-96 Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
4 Tahun 199609-04-96Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
12 Tahun 199530-12-95Pemasyarakatan
8 Tahun 199510-11-95Pasar Modal
12 Tahun 199409-11-94Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
8 Tahun 199402-11-94 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia
7 Tahun 199402-11-94 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
6 Tahun 199401-08-94 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
5 Tahun 199401-08-94 Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
11 Tahun 199220-04-92Dana Pensiun
1 Tahun 199107-01-91Pengesahan "Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia" (Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Utara)
8 Tahun 199013-10-90 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
5 Tahun 199010-08-90 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
4 Tahun 198801-07-88 Pengesahan "Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia"
2 Tahun 198721-02-87 Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea"
1 Tahun 198728-01-87 Kamar Dagang Dan Industri
17 Tahun 198531-12-85Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
13 Tahun 198527-12-85Bea Meterai
11 Tahun 198522-10-85Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
10 Tahun 198502-10-85Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
8 Tahun 198427-10-84 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
7 Tahun 198424-07-84 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women)
4 Tahun 198422-06-84 Wabah Penyakit Menular
5 Tahun 198318-10-83 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3 Tahun 198201-02-82 Wajib Daftar Perusahaan
1 Tahun 198225-01-82Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963).
2 Tahun 198225-01-82Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)
8 Tahun 198131-12-81 Hukum Acara Pidana
7 Tahun 198131-07-81Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
2 Tahun 198101-01-81 Metrologi Legal
4 Tahun 197923-07-79Kesejahteraan Anak
1 Tahun 1979 + Lampiran18-01-79Ekstradisi
8 Tahun 197818-12-78Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
2 Tahun 197818-03-78 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi
17 Tahun 201722-11-77Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
10 Tahun 197626-07-76Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol
8 Tahun 197626-07-76 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
6 Tahun 197621-06-76Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara
2 Tahun 197631-03-76 Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971
9 Tahun 197426-12-74Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republick Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi
7 Tahun 197406-11-74Penertiban Perjudian
11 Tahun 197426-10-74Pengairan
7 Tahun 197308-12-73 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura
6 Tahun 197308-12-73 Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea
2 Tahun 197312-01-73Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal Vi Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
1 Tahun 197306-01-73Landas Kontinen Indonesia
9 Tahun 197118-09-71 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia
4 Tahun 197129-03-71Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2 Tahun 197110-03-71Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
1 Tahun 197110-03-71Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia
7 Tahun 197031-07-70Penghapusan Pengadilan Landreform
3 Tahun 197027-03-70 Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
1 Tahun 197012-01-70Keselamatan Kerja
22 Tahun 196818-12-69Bank Ekspor Impor Indonesia
13 Tahun 196925-10-69Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
4 Tahun 196910-04-69Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
21 Tahun 196818-12-68Bank Rakyat Indonesia
3 Tahun 196905-04-69Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
20 Tahun 196818-12-68Bank Tabungan Negara
19 Tahun 196818-12-68Bank Bumi Daya
18 Tahun 196818-12-68Bank Dagang Negara
17 Tahun 196818-12-68Bank Negara Indonesia 1946
11 Tahun 196825-10-68Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization
9 Tahun 196825-10-68Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 DRT. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
5 Tahun 1968 (5/1968)29-06-68Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal
3 Tahun 1968 (3/1968)17-06-68Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association
11 Tahun 196702-12-67 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
36 Tahun 196431-12-64Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera
34 Tahun 196431-12-64Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
33 Tahun 196431-12-64Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
28 Tahun 196425-11-64Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
25 Tahun 196425-11-64Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
23 Tahun 196425-11-64Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
22 Tahun 196425-11-64Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
20 Tahun 196431-10-64Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
16 Tahun 196423-09-64Bagi Hasil Perikanan
9 Tahun 196414-08-64 Gerakan Sukarelawan Indonesia
6 Tahun 196416-06-64Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
2 Tahun 196425-05-64Bank Tabungan Negara
16 Tahun 196201-11-62Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang
13 Tahun 196216-08-62Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
8 Tahun 196218-06-62 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
7 Tahun 196218-06-62 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
20 Tahun 196126-09-61Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
19 Tahun 196106-09-61Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
12 Tahun 196110-06-61Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok
11 Tahun 196110-05-61Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
9 Tahun 196110-05-61Pengumpulan Uang Atau Barang
3 Tahun 1961 + Lampiran25-02-61Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-Kantor
1 Tahun 196104-02-61 Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang
8 Tahun 196015-10-60Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja
5 Tahun 196024-09-60Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2 Tahun 196007-01-60Perjanjian Bagi Hasil
1 Tahun 196005-01-60Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
22 Tahun 195901-07-59Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
24 Tahun 195926-06-59Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38)
18 Tahun 195926-06-59Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang
17 Tahun 195926-06-59Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran
16 Tahun 195926-06-59Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang
15 Tahun 195926-06-59Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
14 Tahun 195926-06-59Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang *)
13 Tahun 195926-05-59Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang
8 Tahun 195908-04-59Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang
7 Tahun 195902-04-59Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemene Oorogsongevallen Regeling"
6 Tahun 195924-03-59Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
3 Tahun 195924-02-59Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan Dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia
86 Tahun 195827-12-58Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
84 Tahun 195827-12-58Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
80 Tahun 195823-10-58Dewan Perancang Nasional
72 Tahun 195809-09-58Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
77 Tahun 195802-09-58Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang
56 Tahun 195824-07-58Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 30)
68 Tahun 1958 17-07-58Persetujuan Konvensi Hak‐Hak Politik Kaum Wanita
71 Tahun 195809-07-58Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
59 Tahun 195804-07-58Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
17 Tahun 195817-06-58Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-Undang
13 Tahun 195827-03-58 Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang
15 Tahun 195809-03-58Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington *)
11 Tahun 195806-03-58Kenaikan Tarip Uang Rambu
10 Tahun 195806-03-58Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington
7 Tahun 195817-02-58Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria Refr
9 Tahun 1958 + Lampiran17-02-58 Pinjaman Republik Indonesia Dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
1 Tahun 195813-01-58Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
80 Tahun 195719-12-57Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
78 Tahun 195719-12-57Perubahan Canon Dan Cijns Atas Hak-Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
77 Tahun 195719-12-57Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina
72 Tahun 195719-11-57Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
70 Tahun 195712-11-57Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir
69 Tahun 195712-11-57Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik India
68 Tahun 195712-11-57Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan
71 Tahun 195726-10-57Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
30 Tahun 195708-10-57Pembebasan Saudara Untung Dari Penggantian Uang
27 Tahun 195714-08-57 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak
26 Tahun 195727-07-57 Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
25 Tahun 195722-07-57Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional
35 Tahun 195631-12-56Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir
29 Tahun 195631-12-56 Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
31 Tahun 195626-12-56Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang
30 Tahun 195626-12-56Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
27 Tahun 195626-12-56Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk
26 Tahun 195618-12-56Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
20 Tahun 195608-09-56Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
17 Tahun 195601-09-56Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
18 Tahun 195629-08-56Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
16 Tahun 195627-08-56Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
13 Tahun 195603-05-56 Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
11 Tahun 195619-03-56Pembelanjaan Pensiun
4 Tahun 195629-02-56Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282) *)
5 Tahun 195620-02-56Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953
10 Tahun 195511-07-55Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas*)
3 Tahun 195505-03-55Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949
2 Tahun 195505-03-55Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
37 Tahun 195415-12-54Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand
36 Tahun 195410-12-54Penetapan Tarip Pajak Perseroan
34 Tahun 195413-11-54Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")
31 Tahun 195407-09-54Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang
28 Tahun 195407-08-54Biaya Legalisasi Tanda Tangan
22 Tahun 195427-07-54Undian
9 Tahun 195427-02-54 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
10 Tahun 195427-02-54Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
3 Tahun 195419-12-53 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
33 Tahun 195318-12-53Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
30 Tahun 195318-12-53 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang
29 Tahun 195318-12-53 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainja" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai
24 Tahun 195318-12-53 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Padjak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
22 Tahun 195325-11-53Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
21 Tahun 195318-06-53 Persetudjuan Perdjandjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria
6 Tahun 195311-03-53Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
4 Tahun 195302-02-53Apotik Darurat
1 Tahun 195307-01-53Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
2 Tahun 195307-01-53 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
22 Tahun 195223-12-52Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan
19 Tahun 195202-10-52Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Philipina
18 Tahun 195202-10-52Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma
17 Tahun 195202-10-52Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan
16 Tahun 195202-10-52Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India
13 Tahun 195211-08-52Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk
12 Tahun 195211-08-52Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem
9 Tahun 195202-08-52Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
8 Tahun 195202-08-52Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952
5 Tahun 195229-07-52Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan
1 Tahun 195205-02-52Penetapan Undang-Undang Darurat NR 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang
20 Tahun 195130-10-51Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini
14 Tahun 195129-08-51Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
16 Tahun 195117-09-51Penetapan Undang-Undang Darurat No 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
3 Tahun 195106-01-51Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
4 Tahun 194930-09-49Penambahan Bea Meterai
33 Tahun 194809-11-48Penetapan Uang Berat Barang, Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan
28 Tahun 194802-09-48Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri
26 Tahun 194813-08-48Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932. (Ordonnantie Op De Inkomstenbelasting 1932)
17 Tahun 194831-05-48Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 (STBL. 1932)
12 Tahun 194820-04-48Undang-Undang Kerja Tahun 1948
2 Tahun 194820-01-48Pengesahan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Negara Kerajaan Mesir
29 Tahun 194730-08-47Cukai Minuman Keras
28 Tahun 194730-08-47Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut STBL. 1932, No. 517 (Tabaksac Cijnsordonnantie)
10 Tahun 194705-05-47Pencabutan Pasal 31 Ke II No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (STBL. 1921 No. 498)
21 Tahun 194609-11-46Cukai Tembakau
19 Tahun 194625-10-46Pengeluaran Uang Republik Indonesia
13 Tahun 194604-09-46Penghapusan Desa-Desa Perdikan
2 Tahun 194616-03-46Hal Peraturan Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi (Stbld. 1882 No. 10)
1945 Nomor 123-11-45Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah