Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah peraturan dari Menteri Keuangan Indonesia sebagai salah satu wewenangnya dalam mengatur kebijakan fiskal di Indonesia. PMK berfungsi untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan kebijakan fiskal, seperti perpajakan, kepabeanan, anggaran, dan pengelolaan keuangan negara.

Sebagai peraturan lanjutan yang berada di bawah undang-undang, PMK juga memiliki kekuatan hukum yang mengatur, sehingga seluruh warga negara, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah harus patuh. Menteri Keuangan dapat mengubah atau mencabut PMK sesuai dengan kebutuhan dan perubahan situasi, dan dapat pula dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Contoh Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kepabeanan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman. Peraturan ini mengatur tentang tata cara kepabeanan yang berlaku untuk kegiatan impor dan ekspor barang melalui pos atau perusahaan jasa titipan atau kurir.

PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam kegiatan kepabeanan, serta mendorong pengembangan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Pelaku usaha harus memahami ketentuan-ketentuan di dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 ini agar dapat memenuhi kewajiban terkait kepabeanan di Indonesia.

PMK Nomor 96 Tahun 2023 ini telah menggantikan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

hisconsulting.co.id memiliki Tim Kuasa Hukum Pajak dan Kuasa Hukum Kepabeanan dengan latar belakang dan pengalaman yang baik. Dapat membantu Anda menghadapi sengketa pajak dan kepabeanan.

Jangan ragu untuk segera hubungi kami hisconsulting.co.id untuk dapat layanan pajak dan kepabeanan terbaik. Kami siap membantu Anda dengan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. Update peraturan menteri keuangan terbaru di https://jdih.kemenkeu.go.id/