Ramai-ramai Tolak Wacana Pemerintah Soal Pajak Sembako

Hisconsulting, Jakarta –  Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sebagian bahan makanan atau sembako melalui revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mendapatkan tentangan ekonom.

Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut penolakan dilakukan dengan empat alasan. Pertama, potensi salah sasaran karena rumitnya implementasi di lapangan.

Ia menilai rencana pemerintah hanya mengenakan bahan makanan premium bisa jadi malah menyasar ke sembako medium atau yang dikonsumsi masyarakat luas. Pasalnya, akurasi data pangan Indonesia masih tidak akurat.

Lihat Juga : Bea Cukai Bersama Empat Instansi Jalin Kerja Sama Operasi Laut

Dia mencontohkan bahwa data pangan di berbagai kementerian berbeda-beda. Soal impor saja masih beda suara karena polemik data.

“Data bahan pangan belum valid jadi ini bisa berbahaya dan berisiko yang harusnya hanya bahan makanan premium tapi bisa menyasar juga bahan pangan yang dikonsumsi banyak masyarakat,” kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/9).

Kedua, ia menilai tujuan pemerintah mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin dengan mengenakan PPN makanan pokok premium tidak tepat sasaran karena konsumsi sembako orang kaya kian sedikit.

Ia menyebut orang kaya yang lebih melek terhadap asupan gizi tidak mengkonsumsi sembako sebanyak masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah.

“Makin kaya di Indonesia, dia akan mengkonsumsi bahan makanan semakin sedikit jadi salah kalau misal mengurangi ketimpangan dengan jalan PPN sembako,” imbuhnya.

Ketiga, ia khawatir pajak sembako malah kontra produktif dengan pemulihan ekonomi. Ia mengatakan jika pun pajak hanya menyasar kalangan menengah dan atas, namun dampak inflasi tak terhindarkan.

Bila harga tinggi alias inflasi, maka bakal berimbas ke daya beli masyatakat. Bhima menyebut bukannya meningkatkan penerimaan pajak, yang ada malah blunder ke pemulihan ekonomi.

Keempat, PPN multi tarif yang ingin dikenakan pemerintah ia nilai tak cocok digunakan negara berkembang seperti Indonesia karena sistem perpajakan yang belum sebagus negara maju.

Ia juga mengingatkan pemerintah akan biaya tambahan dalam administrasi dan verifikasi PPN multi tarif dan identifikasi jenis sembako yang bakal dikenakan PPN.

Toh, menurut dia, masih banyak instrumen lain yang bisa digenjot untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, meningkatkan PPh orang kaya lewat tarif PPh orang pribadi/non karyawan di atas Rp5 miliar.

Bila tak ada perubahan dalam RUU KUP, ia mengusulkan PPh orang kaya dinaikkan di level 40 persen-45 persen. Kemudian, mengenakan pajak karbon bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas tidak ramah lingkungan.

“Ketika ada kenaikan pajak di hilir ini akan ada dampaknya ke petani karena petani selain memproduksi pangan juga jadi konsumen pangan, Jadi harus hati-hati, jangan mau menyasar yang atas yang kena malah yang paling bawah,” katanya mengingatkan.

Segendang sepenarian dengan Bhima, Peneliti Indef Rusli Abdullah juga tak sepakat dengan wacana tersebut karena potensi pendapatan yang tidak signifikan.
Menurut hitung-hitungannya, potensi penerimaan pajak dari sembako kemungkinan cuma Rp4,25 triliun.

Proyeksi ini muncul dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako. Rusli menjelaskan perhitungan ini muncul dari rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp214 ribu per bulan atau Rp2,56 juta per tahun pada 2019.

Bila dikalikan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia, ia memperkirakan total pengeluaran masyarakat untuk sembako mencapai Rp168,5 triliun. Lalu misal dikenakan tarif PPN 10 persen, maka potensi penerimaan pajak sembako mencapai Rp16,85 triliun pada 2019.

Dengan formulasi yang sama namun ada penyesuaian rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat pada 2020, ia mendapati total pengeluaran bisa mencapai Rp211,07 triliun, sehingga potensi PPN sebesar Rp21,1 triliun pada 2020.

“Berarti kenaikan potensi PPN Rp4,2 triliun dalam setahun, ini kurang lebih kontribusinya dalam mendorong tax ratio hanya 1,28 persen dari total pajak 2019 dan 1,97 persen dari pajak 2020. Ini terbilang kecil, jadi tolak PPN sembako,” ujar Rusli.

Selain itu, menurutnya, kebijakan ini juga kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Bahkan, ia memperkirakan dampaknya tetap akan memberatkan masyarakat meski diterapkan pada saat ekonomi mulai pulih.

“Ini membuat masyarakat tertekan dan takutnya ada inflasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Rusli, pemerintah lebih baik melakukan formalisasi petani dan pedagang ketimbang menambah beban mereka dengan memungut PPN sembako.

Jika ingin menarik pajak yang mencakup semua kalangan, lebih baik dahulukan kebijakan yang bisa membuat mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga rasio kepatuhan pun ikut terangkat.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia “Ramai-ramai Tolak Wacana Pajak Sembako Pemerintah” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915105655-532-694577/ramai-ramai-tolak-wacana-pajak-sembako-pemerintah

Show Buttons
Hide Buttons