PMK No. 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) & Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan di pelabuhan bebas, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) & Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) untuk penghitungan Bea Masuk dan Pajak Impor, pemerintah telah melakukan penyempurnaan ketentuan Voluntary Declaration (VD) & Voluntary Payment (VD) yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016.

Sebagaimana kita ketahui, VD dapat dilakukan dalam hal harga yang harus dibayar dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi tidak dapat ditentukan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).

Beberapa perubahan dan ketentuan baru terkait dengan VD dan VP di dalam PMK No. 201/PMK.04/2020, sebagai berikut:

A. Voluntary Declaration (VD)

Berikut ketentuan baru yang diatur di PMK No. 201/PMK.04/2020  yang   tidak diatur di PMK No. 67/PMK.04/2016 :

 PMK No. 67/PMK.04/2016PMK No. 201/PMK.04/2020
Pihak yang dapat melakukan               VD dan VPa. Importira. Importir;
b. Pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
c. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Substansi tambahan terkait VDa. Future Price;
b. Royalti; dan
c. Proceeds
a. Future Price;
b. Royalti;
c. Proceeds;
d. Freight;
e. Asuransi; dan
f. Assist

Pada saat sosialisasi peraturan ini oleh DJBC pada tanggal 10 Februari 2021, DJBC mengungkapkan bahwa untuk importir yang ingin melaksanakan VD terkait Future Price, Royalti, dan Proceeds dapat menggunakan aplikasi dalam sistem dokumen impor (BC 2.0) dan ini sudah terakomodasi sejak 2016 (sejak berlakunya PERDIRJEN 20/BC/2016). Sedangkan untuk pengusaha di kawasan perdagangan bebas, pengusaha di pelabuhan bebas dan pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat dapat menggunakan formulir VD yang terdapat pada Lampiran A Kemenkeu No. 201/PMK.04/2020. Untuk kedapannya DJBC akan meningkatkan pelayanan yaitu dengan sistem aplikasi di dalam pemberitauan pabean impor untuk (PPFTZ 01, BC 2.8 dan BC 2.5).

Sedangkan data-data yang harus diisi dalam dalam melakukan VD di Formulir VD atau dalam sistem aplikasi BC 2.0, sebagai berikut:

NoSubstansi Data 
  BarangPerkiraan Harga/NilaiSettlement Date
1Future Price
2Royalti
3Proceeds
4Freight 
5Asuransi 
6Assist

B. VOLUNTARY PAYMENT (VP)

Ketentuan Umum untuk Melakukan Voluntary Payments (VD)

  1. Pembayaran, pelaporan dan permintaan pengembalian (jika ada kelebihan pembayaran BM dan PDRI) untuk VP harus dilakukan dalam waktu 7 hari kerja sejak settlement date. Formulir untuk VP dan Formulir Laporan VP terdapat pada Lampiran B & D PMK No. 201/PMK.04/2020.
  2. Kantor Pabean akan memberikan notifikasi via sistem atau melalui pemberitahuan kepada perusahaan yang melakukan VD untuk melakukan VP 7 hari sebelum settlement date.
  3. Voluntary Payment harus dilakukan sebelum pemeriksaan ulang (penul) atau audit kepabeanan;
  4. Terhadap pelaksanaan VD dan VP dapat dilakukan pemeriksaan ulang atau audit kepabeanan;
  5. Importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat harus menghitung kembali bea masuk dan pajak impor untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan, kelebihan, atau tidak ada perbedaan.
  6. Dalam hal surat VD tidak ditindaklanjuti dengan DP dan/atau hasil pemeriksaan ulang atau audit kepabeanan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan, maka akan dikenakan sanksi administratif atas selisih yang kurang dibayar sesuai ketentuan/peraturan sanksi administrasi;
  7. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.04/2020 juga diatur untuk melakukan VP terkait dengan tarif, jumlah barang dan nilai transaksi, sebagai berikut:
Jenis VPJenis KesalahanPihak yang bisa melakukan VP
Tarif– Kesalahan tulis tarif MFN
– Pembatalan FTAUser Specific Duty Free Scheme (USDFS) Tambahan Bea Masuk (BMAD, BMI, BMTP, BMP)
a. Importir;
b. Pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
c. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Jumlah Barang– atas kelebihan jumlah barang  impor yang mengakibatkan kekurangan bea masuk & pajak impora. Importir berstatus MITA
b. Importir berstatur AEO
c. Importir Produsen resiko rendah
d. KITE (Pengembalian & Pembebasan)
e. KITE IKM
f. KB Mandiri
g. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nilai Transaksi– Nilai transaksi untuk objek transaksi penjualan atau pembayaran.
– Kesalahan tertulis dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan bukan karena kesalahan dokumen pelengkap pabean atau dokumen pelengkap pabean lainnya yang menambah nilai transaksi.
a. Importir;
b. Pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
c. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Ket: untuk VP di atas tidak perlu melakukan VD sebelumnya dan bentuk Formulir untuk VP dan Laporan VP terdapat pada Lampiran E, F, G, H, I dan J PMK No. 201/PMK.04/2020.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 15 Februari 2021 dan dengan berlakunya peraturan ini maka PMK- 67/PMK.04/2016 dicabut. PMK No. 201/PMK.04/2020 diharapkan dapat memberikan pedoman dalam penyampaian voluntary declaration dan kewajiban voluntary payment sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

HIS Consulting adalah konsultan kepabeanan, cukai dan pajak yang tepercaya. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda memahami dan menyelesaikan masalah apa pun di di bidang kepabeanan, cukai  dan masalah perpajakan serta semua aspek terkait. Kami memberi Anda layanan konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kami mengambil pendekatan strategis ketika membantu klien kami dalam mencapai tujuan manajemen mereka. Tim profesional kami terlibat mulai dari persiapan, perencanaan, dan penentuan langkah tindakan hingga pelaksanaan dan implementasi.

Tim Profesional Kami

Hery Alamsyah
Comissioner
heryalamsyah@hisconsulting.co.id
Ishaq Prapta Utama
President Director
ishaq.pu@hisconsulting.co.id
Sudrajat
Director
sudrajat@hisconsulting.co.id
Asep Sunarya
Customs Advisor
asepsoen01@hisconsulting.co.id
Wibowo
Tax Advisor
hk@hisconsulting.co.id
Sri Witjaksono W
Logistics Advisor
witjaksono@hisconsulting.co.id
K.A.H. Fathurrozy
Customs Manager
fathur@hisconsulting.co.id
Rizky Diana
Tax Manager
rd@hisconsulting.co.id
Agus Pudji Setiono
Surabaya Representative
agusps@hisconsulting.co.id
Jimmy Januardi
Customs Manager
jimmy@hisconsulting.co.id
Kantor Jakarta
Rukan Sentra Pemuda Kavling 12
Jl. Pemuda no. 61
Jakarta 13220
Tel +6221 228-68939
 Mobile  +62 812-1268-7697
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami:
www.hisconsulting.co.id dan info@hisconsulting.co.id
Kantor Surabaya
Jl. Dukuh Kupang Timur XIV No. 24
Surabaya 60256
Tel +6231 567-3692
hisconsulting
Hisconsulting01
@hisconsultingg
HISConsulting
©2020 HIS Consulting
All Rights Reserved
The content of this newsletter does not constitute legal advice and should not be relied on a such specific advice should be sought about your specific circumstances
Show Buttons
Hide Buttons