Kepabeanan
- Umum
- Registrasi Kepabeanan
- Pengangkutan Barang
- Impor
- Ekspor
- Klasifikasi dan Tarif
- Nilai Pabean
- Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
- Pembebasan dan Keringanan BM
- Fasilitas Kepabeanan
- Pemberitahuan Pabean
- Pengurusan Jasa Kepabeanan
- Pembayaran
- Penagihan Utang
- Pengembalian Bea Masuk
- Jaminan
- Tempat Penimbunan
- Pembukuan
- Pemeriksaan Pembukuan_Audit
- Larangan dan Pembatasan
- BTD_BDN_BMN
- Sanksi Administrasi
- Keberatan_Banding
- Kewenangan_Penindakan_Penyidikan
- Pembinaan Pegawai
Cukai
- Cukai
- Tarif
- Harga Dasar
- Pelunasan
- Penundaan
- Fasilitas Tidak Dipungut
- Fasilitas Pembebasan
- Penagihan
- Pengembalian
- Perizinan
- Pembukuan
- Pencacahan
- Penimbunan
- Pemasukan dan Pengeluaran
- Pengangkutan dan Perdagangan
- Larangan
- Kewenangan
- Pemeriksaan
- Penyegelan
- Kewenangan Khusus
- Keberatan
- Banding dan Gugatan
- Penyidikan
NO | TANGGAL | TENTANG |
---|---|---|
170/PMK.04/2020 | 27-10-20 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India |
169/PMK.04/2020 | 27-10-20 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea |
168/PMK.04/2020 | 27-10-20 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru |
166/PMK. 010/2020 | 23-10-20 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
109/PMK.04/2020 | 11-08-20 | Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara |
108/PMK.04/2020 | 11-08-20 | Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor |
86/PMK. 03/2020 | 16-07-20 | Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 |
83/PMK.04/2020 | 06-07-20 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
82/PMK.04/2020 | 03-07-20 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia |
80/PMK.04/2020 | 03-07-20 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok |
56/PMK.010/2020 | 27-05-20 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Staple Sintetik Dan Artifisial |
55/PMK.010/2020 | 27-05-20 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain |
54/PMK.010/2020 | 27-05-20 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya |
48/PMK.03/2020 | 05-05-20 | Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
45/PMK.04/2020 | 29-04-20 | Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
44/PMK.03/2020 | 27-04-20 | Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 |
41/PMK.03/2020 | 23-04-20 | Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai |
34/PMK.04/2020 | 16-04-20 | Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) |
31/PMK.04/2020 | 13-04-20 | Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19) |
30/PMK.04/2020 | 08-04-20 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
29/PMK.03/2020 | 07-04-20 | Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 |
28/PMK.03/2020 | 06-04-20 | Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 |
26/PMK.04/2020 | 27-03-20 | Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan / Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah |
23/PMK.03/2020 | 21-03-20 | Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona |
12/PMK.010/2020 | 20-02-20 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020 |
11/PMK.010/2020 | 11-02-20 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu |
7/PMK.07/2020 | 23-01-20 | Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau |
5 /PMK.010/2020 | 10-01-20 | Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
1/PMK.010/2020 | 03-01-20 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond Dan Tipe Fin |
231 /PMK.03/2019 | 31-12-19 | Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah |
219/PMK.04/2019 | 31-12-19 | Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan |
202/PMK.04/2019 | 27-12-19 | Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up) |
201/PMK.04/2019 | 27-12-19 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
200/PMK.04/2019 | 27-12-19 | Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan |
199 /PMK.010/2019 | 26-12-19 | Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman |
198/PMK.010/2019 | 23-12-19 | Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk |
195/PMK.05/2019 | 19-12-19 | Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri |
186 /PMK.03/2019 | 10-12-19 | Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan |
179/PMK.04/2019 | 03-12-19 | Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Penindakan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai |
178/PMK.04/2019 | 28-11-19 | Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara |
176 /PMK.01/2019 | 25-11-19 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 167 /PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan |
174/PMK.02/2019 | 22-11-19 | Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik |
172/PMK.04/2019 | 22-11-19 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai |
171/PMK.04/2019 | 22-11-19 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
168/PMK.08/2019 | 05-11-19 | Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Domestik |
163/PMK.010/2019 | 05-11-19 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya |
162/PMK.010/2019 | 05-11-19 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain |
161/PMK.010/2019 | 05-11-19 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Staple Sintetik Dan Artifisial |
156/PMK.05/2019 | 05-11-19 | Dana Perhitungan Pihak Ketiga |
155/PMK.04/2019 | 04-11-19 | Gudang Berikat |
154/PMK.01/2019 | 30-10-19 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga National Single Window |
153/PMK.010/2019 | 24-10-19 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil |
152/PMK.010/2019 | 18-10-19 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
143/PMK.01/2019 | 15-10-19 | Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional |
139/PMK.07/2019 | 07-10-19 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus |
138/PMK.08/2019 | 07-10-19 | Tata Cara Pembiay Aan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara |
134/PMK.04/2019 | 19-09-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat |
121/PMK.03/2019 | 27-08-19 | Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan |
120 /PMK.03/2019 | 23-08-19 | Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri |
118/PMK.02/2019 | 16-08-19 | Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/ Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
117 /PMK.03/2019 | 16-08-19 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak |
116/PMK.04/2019 | 13-08-19 | Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/ Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara |
115/PMK.010/2019 | 06-08-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
114/PMK.010/2019 | 05-08-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan |
113/PMK.06/2019 | 05-08-19 | Balai Lelang |
111/PMK.010/2019 | 01-08-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina |
110 /PMK.04/2019 | 31-07-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor |
109/PMK.04/2019 | 31-07-19 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional |
107/PMK.06/2019 | 30-07-19 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
106/PMK.04/2019 | 29-07-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 Tentang Impor Sementara |
105/PMK.010/2019 | 22-07-19 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile |
102/PMK.04/2019 | 22-07-19 | Ekspor Kembali Barang Impor |
101/PMK.01/2019 | 10-07-19 | Pencabutan Peraturan Menter! Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
99/PMK.04/2019 | 09-07-19 | Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan |
98/PMK.04/2019 | 01-07-19 | Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda Dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam |
96/PMK.010/2019 | 21-06-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area |
95/PMK.010/2019 | 21-06-19 | Pajak Penghasiian Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019 |
90/PMK.05/2019 | 18-06-19 | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud |
84/PMK.04/2019 | 28-05-19 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai |
80/PMK.04/2019 | 20-05-19 | Impor Dan Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas Dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas |
56/PMK.03/2019 | 07-05-19 | Pengadaan Sistem Informasi Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan |
52/PMK.04/2019 | 07-05-19 | Impor Sementara Atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas |
49/PMK.03/2019 | 26-04-19 | Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama |
36/PMK. 010/2019 | 02-04-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Dari Negara Thailand Dan Vietnam |
35/PMK.03/2019 | 01-04-19 | Penentuan Bentuk Usaha Tetap |
32/PMK.010/2019 | 29-03-19 | Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai |
31/PMK.010/2019 | 29-03-19 | Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) |
26/PMK.010/2019 | 22-03-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan |
25/PMK.010/2019 | 18-03-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand |
24/PMK.010/2019 | 18-03-19 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
22/PMK.04/2019 | 01-03-19 | Ketentuan Ekspor Kelapa Sa Wit, Crude Palm Oil (Cpo), Danprodukturunannya |
21/ PMK.04/2019 | 01-03-19 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/ 2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
14/PMK.010/2019 | 13-02-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Menimbang Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan |
11/PMK.04/2019 | 06-02-19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional |
215/PMK.03/2018 | 31-12-18 | Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu |
213/PMK.03/2018 | 31-12-18 | Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Dan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Pajak Penghasilan |
212/PMK.03/2018 | 31-12-18 | Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
209/PMK.010/2018 | 31-12-18 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019 |
202 /PMK.05/2018 | 31-12-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
201/PMK.06/2018 | 31-12-18 | Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan |
199/PMK.06/2018 | 31-12-18 | Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
198/PMK.06/2018 | 31-12-18 | Tata Cara Pelaporan, Perubahan, Dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
192/PMK.03/2018 | 31-12-18 | Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri |
190/PMK.01/2018 | 31-12-18 | Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
180/PMK.01/2018 | 31-12-18 | Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga National Single Window |
164/PMK. 010/2018 | 18-12-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
160 /PMK.04/2018 | 17-12-18 | Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
161 /PMK.04/2018 | 17-12-18 | Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor |
158/PMK.010/2018 | 12-12-18 | Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol |
156/PMK.010/2018 | 12-12-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau |
151/PMK.03/2018 | 26-11-18 | Pengadaan Agen Pengadaan Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan Dan Standar Dokumen Kontrak |
150 /PMK.010/2018 | 26-11-18 | Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan |
197/PMK.010/2018 | 31-10-18 | Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan |
136 /PMK.01/2018 | 28-09-18 | Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
126/PMK.010/2018 | 21-09-18 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina |
131 /PMK.04/2018 | 21-09-18 | Kawasan Berikat |
134/PMK. 04/2018 | 21-09-18 | Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya Dan/ Atau Nilai Terhadap Barang Yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice) |
132/PMK.010/2018 | 21-09-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 |
127/ PMK.05/2018 | 21-09-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus |
122 /PMK.01/2018 | 21-09-18 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak |
119 /PMK.010/2018 | 19-09-18 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik |
118/PMK.06/2018 | 17-09-18 | Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
117 /PMK.01/2018 | 13-09-18 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan |
116/PMK.05/2018 | 10-09-18 | Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri |
112/PMK.04/2018 | 06-09-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman |
109/ PMK. 03/2018 | 04-09-18 | Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan |
108/PMK.02/2018 | 04-09-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 |
104/PMK.04/2018 | 31-08-18 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
102/PMK.02/2018 | 28-08-18 | Klasifikasi Anggaran |
100/PMK.04/2018 | 24-08-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara |
99/PMK.03/2018 | 24-08-18 | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Menimbang Mengingat Peredaran Bruto Tertentu |
97 /PMK.09/2018 | 21-08-18 | Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
96/PMK.05/2018 | 15-08-18 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan |
95/PMK. 05/2018 | 14-08-18 | Pembiayaan Ultra Mikro |
94/PMK. 04/2018 | 13-08-18 | Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin |
93/PMK.01/2018 | 13-08-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuanga |
92/PMK.05/2018 | 10-08-18 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak Dan Gas Bumi Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
91/PMK.05/2018 | 10-08-18 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
90/PMK.05/2018 | 10-08-18 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |
87/PMK.05/2018 | 07-08-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam |
88/PMK.05/2018 | 07-08-18 | Dana Perhitungan Fihak Ketiga |
85/PMK.05/2018 | 03-08-18 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika |
84/PMK.01/2018 | 02-08-18 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea Dan Cukai |
83/PMK.05/2018 | 31-07-18 | Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa |
82/PMK.05/2018 | 30-07-18 | Pengelolaan Kas Dan Investasi Badan Layanan Umum |
71/PMK.04/2018 | 12-07-18 | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan |
68/PMK.04/2018 | 29-06-18 | Pelunasan Cukai |
67/PMK.04/2018 | 29-06-18 | Perdagangan Barang Kena Cukai ·Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya |
66/PMK.04/2018 | 29-06-18 | Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai |
63/PMK.01/2018 | 21-06-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 Tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window |
62/PMK. 04/2018 | 06-06-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
61/PMK. 04/2018 | 06-06-18 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai |
57 /PMK.06/2018 | 30-05-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian |
48/PMK.010/2018 | 11-05-18 | Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah |
40/PMK. 04/2018 | 13-04-18 | Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual |
39/PMK.03/2018 | 12-04-18 | Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak |
35/PMK.010/2018 | 29-03-18 | Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan |
33/PMK.03/2018 | 29-03-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
29/PMK.04/2018 | 26-03-18 | Percepatan Perizinan Kepabeanan Dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha |
28 /PMK.04/2018 | 26-03-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat |
24/PMK.01/2018 | 16-03-18 | Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai |
27/PMK.010/2018 | 16-03-18 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
20/PMK. 04/2018 | 26-02-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |
19/PMK.03/2018 | 19-02-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan |
17 /PMK. 010/2018 | 15-02-18 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
18/PMK. 010/2018 | 15-02-18 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership |
16 /PMK.01/2018 | 13-02-18 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak |
15/PMK.03/2018 | 12-02-18 | Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto |
14/PMK.010/2018 | 08-02-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 248/PMK.011/2014 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu |
12/PMK.010/2018 | 07-02-18 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 |
11/PMK. 02/2018 | 02-02-18 | Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 |
10/PMK.02/2018 | 01-02-18 | Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran |
9/PMK.03/2018 | 23-01-18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) |
2/PMK.010/2018 | 04-01-18 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I Dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
213/PMK. 010/2017 | 29-12-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
229/PMK.04/2017 | 29-12-17 | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional |
228 /PMK.03/2017 | 29-12-17 | Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan |
222/PMK.07/2017 | 29-12-17 | Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau |
216/PMK.01/2017 | 29-12-17 | Akuntan Beregister |
204/PMK.04/2017 | 27-12-17 | Toko Bebas Bea |
203/PMK. 04/2017 | 27-12-17 | Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut |
202/PMK. 010/2017 | 21-12-17 | Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional |
198/PMK.08/2017 | 21-12-17 | Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
192/PMK.07/2017 | 08-12-17 | Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota |
184/PMK.01/2017 | 04-12-17 | Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak |
147/PMK. 03/2017 | 31-11-17 | Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak |
204/PMK.04/2017 | 27-11-17 | Toko Bebas Bea |
178/PMK.04/2017 | 27-11-17 | Impor Sementara |
170/PMK. 010/2017 | 22-11-17 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit Dan Glasir Atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca Dan Kaca Lainnya Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
169/PMK. 04/2017 | 20-11-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai |
165 / PMK.03/2017 | 17-11-17 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak |
159/PMK.04/2017 | 10-11-17 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
158/PMK.04/2017 | 10-11-17 | Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut |
159/PMK. 04/2017 | 10-11-17 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
157/PMK.04/2017 | 06-11-17 | Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan/ Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administrati F Dan Penyetoran Ke Kas Negara |
156/PMK.06/2017 | 06-11-17 | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang |
155/PMK.01/2017 | 06-11-17 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik |
154/PMK.01/2017 | 06-11-17 | Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik |
146/PMK.010/2017 | 24-10-17 | Tarif Cukai Hasil Tembakau |
130/PMK.010/2017 | 19-09-17 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canal Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan |
129/PMK.010/2017 | 19-09-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area |
123/PMK.04/2017 | 18-09-17 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 Tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing |
122/PMK.04/2017 | 05-09-17 | Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda |
118 /PMK.06/2017 | 28-08-17 | Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
116/PMK.010/2017 | 15-08-17 | Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai |
115/PMK.OS/2017 | 15-08-17 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
113/PMK. 04/2017 | 15-08-17 | Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
109/PMK.05/2017 | 01-08-17 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Pada Kementerian Agama |
108/PMK.06/2017 | 01-08-17 | Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
107/PMK.03/2017 | 26-07-17 | Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek |
106/PMK.06/2017 | 26-07-17 | Pengelolaan Kinerja Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan |
105/PMK.06/2017 | 25-07-17 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
104/PMK.05/2017 | 21-07-17 | Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga |
103/PMK.02/2017 | 18-07-17 | Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran |
102/PMK.06/2017 | 18-07-17 | Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara |
101/PMK.01/2017 | 18-07-17 | Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang / Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
100/PMK.05/2017 | 18-07-17 | Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan |
64/PMK.010/2017 | 12-05-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017 |
63/PMK.010/2017 | 12-05-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi |
59/PMK.04/2017 | 02-05-17 | Tidak Dipungut Cukai |
58/PMK.04/2017 | 02-05-17 | Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran |
57/PMK.04/2017 | 02-05-17 | Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai |
51/PMK.04/2017 | 11-04-17 | Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai |
39/PMK.03/2017 | 03-03-17 | Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional |
35/PMK.010/2017 | 01-03-17 | Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
34/PMK. 010/2017 | 01-03-17 | Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
32/PMK.010/2017 | 01-03-17 | Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan Dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 Dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017 |
212 /PMK.01/2017 | 29-02-17 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan |
25/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement |
31/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi |
28/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area |
29/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan |
26/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area |
27/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area |
24/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area |
30/PMK.010/2017 | 27-02-17 | Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi |
13/PMK.010/2017 | 09-02-17 | Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar |
12/PMK.03/2017 | 07-02-17 | Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan |
11/PMK.07/2017 | 03-02-17 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok |
6/PMK.010/2017 | 26-01-17 | Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor |
PER-01/BC/2017_Lampiran | 20-01-17 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor. |
PER-01/BC/2017 | 20-01-17 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor |
5/PMK.010/2017 | 19-01-17 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 Tentang Pelaksanmn Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional |
1/PMK.010/2017 | 09-01-17 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene Dari Negara Thailand Dan Vietnam |
256/PMK.04/2016 | 30-12-16 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional |
235/PMK.03/2016 | 30-12-16 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan |
234/PMK.08/2016 | 30-12-16 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama |
211/PMK. 04/2016 | 29-12-16 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama Kepabeanan |
207/PMK.010/2016 | 28-12-16 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau |
197/PMK.04/2016 | 20-12-16 | Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai |
194/PMK.04/2016 | 19-12-16 | Tata Cara Pengajuan Dan·Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean |
191/PMK.04/2016 | 13-12-16 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara |
189/PMK.01/2016 | 05-12-16 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 Tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara Stan |
188 /PMK.01/2016 | 05-12-16 | Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
182/PMK.04/2016 | 29-11-16 | Ketentuan Impor Barang Kiriman |
179/PMK.04/2016 | 24-11-16 | Registrasi Kepabeanan |
177 /PMK.04/2016 | 18-11-16 | Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor |
167/PMK.01/2016 | 09-11-16 | Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan |
164/PMK.01/2016 | 08-11-16 | Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai |
144/PMK.02/2016 | 27-09-16 | Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja Di Bidang Cukai |
34/PMK.04/2016 | 03-09-16 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
133/PMK.04/2016 | 02-09-16 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 23/Pmk.04/2015 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara |
113/PMK.06/2016 | 12-07-16 | Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang |
111/PMK.06/2016 | 12-07-16 | Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
104/PMK.010/2016 | 30-06-16 | Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus |
105/PMK.010/2016 | 30-06-16 | Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri Di Kawasan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri |
101 /PMK.010/2016 | 22-06-16 | Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak |
94/PMK.04/2016 | 16-06-16 | Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat |
86/PMK.04/2016 | 23-05-16 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
73/PMK.010/2016 | 27-04-16 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan |
67 /PMK.04/2016 | 26-04-16 | Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
55/PMK.03/2016 | 08-04-16 | Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara |
50/PMK.010/2016 | 31-03-16 | Pengenaan Bea Masukanti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina |
41/PMK.07/2016 | 22-03-16 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok |
40/PMK.04/2016 | 22-03-16 | Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik |
5/PMK.010/2016 | 26-01-16 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
272/PMK.04/2015 | 31-12-15 | Pusat Logistik Berikat |
267/PMK.010/2015 | 31-12-15 | Kriteria Dan/ Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
261/PMK.04/2015 | 31-12-15 | Impor Sementara Kapal Wisata Asing |
248/PMK.010/2015 | 28-12-15 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
242/PMK.010/2015 | 23-12-15 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok |
234 /PMK.01/2015 | 21-12-15 | Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan |
229/PMK. 04/2015 | 16-12-15 | Mitra Utama Kepabeanan |
228/PMK.04/2015 | 16-12-15 | Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai |
227/PMK.04/2015 | 16-12-15 | Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk |
226/PMK.04/2015 | 16-12-15 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean |
225/PMK.04/2015 | 16-12-15 | Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 139/ PMK. 04/200 7 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor |
224/PMK.04/2015 | 16-12-15 | Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan |
221/PMK.010/2015 | 07-12-15 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (Bopet) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Thailand |
202/PMK.03/2015 | 11-11-15 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan |
194/PMK.01/2015 | 23-10-15 | Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak |
193/PMK. 03/2015 | 20-10-15 | Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu |
192/PMK.03/2015 | 20-10-15 | Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai |
188/PMK.010/2015 | 31-09-15 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
183/PMK.03/2015 | 30-09-15 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak |
174/PMK.03/2015 | 21-09-15 | Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau |
157/PMK.010/2015 | 12-08-15 | Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional |
155/PMK.010/2015 | 11-08-15 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod |
148/PMK.04/2015 | 31-07-15 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |
149/PMK.04/2015 | 31-07-15 | Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia |
142/PMK.010/2015 | 24-07-15 | Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk |
107/PMK.010/2015 | 08-06-15 | Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
66 /PMK.010/2015 | 27-03-15 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum |
23/PMK.04/2015 | 06-02-15 | Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara |
14/PMK .010/2015 | 19-01-15 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn(POY) Dari Negara Malaysia Dan Thailand |
13/PMK.010/2015 | 19-01-15 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn(SDY) Dari Negara Malaysia |
12/PMK.010/2015 | 19-01-15 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I Dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya |
7/PMK.03/2015 | 12-01-15 | Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) |
1/PMK.03/2015 | 06-01-15 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan |
274/PMK.04/2014 | 31-12-14 | Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan |
274/PMK.04/2014_Lampiran | 31-12-14 | Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan |
248/PMK.011/2014 | 24-12-14 | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu |
227/PMK.04/2014 | 17-12-14 | Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) |
227/PMK.04/2014_Lampiran | 17-12-14 | Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) |
228/PMK.04/2014 | 17-12-14 | Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet |
166/PMK.04/2014 | 19-08-14 | Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Keatau Dari Daerah Pabean |
175/PMK.04/2014 | 28-08-14 | Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik |
175/PMK.04/2014_Lampiran | 28-08-14 | Penggunaan Dokumen Pelengicap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik |
175/PMK.04/2014_Lampiran | 28-08-14 | Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik |
175/PMK.04/2014 | 28-08-14 | Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik |
162/PMK.03/2014 | 13-08-14 | Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
146/PMK.04/2014 | 14-07-14 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar |
145/PMK.04/2014 | 14-07-14 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Pmk.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
39/PMK.04/2014 | 19-02-14 | Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara |
32/PMK.05/2014 | 10-02-14 | Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
178/PMK.04/2013 | 09-12-13 | Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
175/PMK.011/2013 | 05-12-13 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
146/PMK.011/2013 | 04-11-13 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Or Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Or Bidang Lain |
111/PMK.04/2013 | 01-08-13 | Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai |
108/PMK.011/2013 | 30-07-13 | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing Dan Tubing |
30/PMK.04/2013 | 05-02-13 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaa Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu |
240/PMK.06/2012 | 26-12-12 | Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai |
224/PMK.011/2012 | 26-12-12 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
156/PMK.04/2012 | 16-10-12 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat |
156/PMK.04/2012_Lampiran | 16-10-12 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat |
140/PMK.04/2012 | 03-09-12 | Dokumen Cukai Dan/ Atau Dokumen Pelengkap Cukai |
140/PMK.04/2012_Lampiran | 03-09-12 | Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai |
90/PMK.04/2012 | 11-06-12 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam |
76/PMK. 011/2012 | 21-05-12 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
69/PMK.04/2012 | 07-05-12 | Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam |
70/PMK.04/2012 | 07-05-12 | Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan |
24/PMK.011/2012 | 02-02-12 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan |
62/PMK.03/2012 | 26-04-12 | Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
58/PMK.011/2012 | 24-04-12 | Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Dan Peralatan Toilet, Dari Republic Rakyat Tiongkok |
48/PMK.04/2012 | 20-03-12 | Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
47/PMK.04/2012 | 20-03-12 | Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai |
14/PMK.01/2011 | 14-12-11 | Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
148/PMK.04/2011 | 07-09-11 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
143/PMK.04/2011 | 26-08-11 | Gudang Berikat |
122/PMK. 04/2011 | 01-08-11 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai |
62/PMK.04/2011 | 30-03-11 | Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara |
28/PMK.011/2011 | 24-02-11 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
259/PMK.04/2010 | 31-12-10 | Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan |
188/PMK.04/2010 | 29-10-10 | Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman |
188/PMK.04/2010 | 29-10-10 | Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman |
177/PMK.04/2010 | 04-10-10 | Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera |
160/PMK.04/2010 | 01-09-10 | Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
154/PMK.03/2010 | 31-08-10 | Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain |
102/PMK.04/2010 | 19-05-10 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya |
232/PMK. 04/2009 | 28-12-09 | Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu |
176/PMK.011/2009 | 16-11-09 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal |
147/PMK.04/2009 | 04-09-09 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai |
68/PMK.04/2009 | 08-04-09 | Jenis Dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala Dan Penundaan Pembayaran Cukai |
214/PMK.04/2008 | 16-12-08 | Pemungutan Bea Keluar |
213/PMK.04/2008 | 16-12-08 | Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu |
155/PMK. 04/2008 | 27-10-08 | Pemberitahuan Pabean |
116/PMK.04/2008 | 15-08-08 | Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai Yang Tidak Dibayar Pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai |
111/PMK.04/2008 | 15-08-08 | Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat |
53/PMK.04/2008 | 17-04-08 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara |
51/PMK.04/2008 | 11-04-08 | Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai |
27/PMK.04/2008 | 11-02-08 | Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, Atau Gas Melalui Transmisi Atau Saluran Pipa |
27/PMK.04/2008 | 11-02-08 | Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, Atau Gas Melalui Transmisi Atau Saluran Pipa |
28/PMK.04/2008 | 11-02-08 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan |
16/PMK.011/2008 | 04-02-08 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor |
178/PMK.011/2007 | 28-12-07 | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi |
177 / PMK.011 / 2007 | 28-12-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi |
196/PMK.03/2007 | 28-12-07 | Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan |
163/PMK.04/2007 | 17-12-07 | Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum |
160/PMK.04/2007 | 10-12-07 | Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag) |
145/PMK.04/2007 | 22-11-07 | Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
147/PMK.04/2007 | 22-11-07 | Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan Atau Penyusutan Volume Atau Berat |
148/PMK.04/2007 | 22-11-07 | Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) |
139/PMK.04/2007 | 12-11-07 | Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor |
115/PMK.04/2007 | 19-09-07 | Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor |
113/PMK.04/2007 | 19-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin |
103/PMK.04/2007 | 05-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia |
105/PMK.04/2007 | 05-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, Atau Perikanan |
101/PMK.04/2007 | 05-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan |
106/PMK.04/2007 | 05-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor |
102 / PMK.04 / 2007 | 05-09-07 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat |
96/PMK.06/2007 | 04-09-07 | Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
90/PMK.04/2007 | 30-08-07 | Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ketempat Penimbun Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya |
51/PMK.04/2007_Lampiran | 11-05-07 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan_Lampiran |
51/PMK.04/2007 | 11-05-07 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan |
13/PMK.04/2006 | 20-02-06 | Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara |
78 /PMK.010/2005 | 06-09-05 | Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi |
20/PMK.010/2005 | 03-03-05 | Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi |
600/PMK.010/2004 | 23-12-04 | Perubahan Klasifikasi Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik Dan Besi Baja |
16/PMK.010/2020 | 09-03-20 | Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya |
18/PMK.01/2020 | 11-03-20 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan |
21/PMK.04/2020 | 16-03-20 | Kawasan Industri Hasil Tembakau |
22/PMK.03/2020 | 18-03-20 | Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) |