Kepabeanan
[WPSM_AC id=22352]
- Umum
- Registrasi Kepabeanan
- Pengangkutan Barang
- Impor
- Ekspor
- Klasifikasi dan Tarif
- Nilai Pabean
- Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
- Pembebasan dan Keringanan BM
- Fasilitas Kepabeanan
- Pemberitahuan Pabean
- Pengurusan Jasa Kepabeanan
- Pembayaran
- Penagihan Utang
- Pengembalian Bea Masuk
- Jaminan
- Tempat Penimbunan
- Pembukuan
- Pemeriksaan Pembukuan_Audit
- Larangan dan Pembatasan
- BTD_BDN_BMN
- Sanksi Administrasi
- Keberatan_Banding
- Kewenangan_Penindakan_Penyidikan
- Pembinaan Pegawai
Cukai
- Cukai
- Tarif
- Harga Dasar
- Pelunasan
- Penundaan
- Fasilitas Tidak Dipungut
- Fasilitas Pembebasan
- Penagihan
- Pengembalian
- Perizinan
- Pembukuan
- Pencacahan
- Penimbunan
- Pemasukan dan Pengeluaran
- Pengangkutan dan Perdagangan
- Larangan
- Kewenangan
- Pemeriksaan
- Penyegelan
- Kewenangan Khusus
- Keberatan
- Banding dan Gugatan
- Penyidikan
Peraturan terbaru
NO | TANGGAL | TENTANG |
---|---|---|
24 Tahun 2019+Penjelasan | 24-10-19 | Ekonomi Kreatif |
23 Tahun 2019 | 24-10-19 | Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara |
22 Tahun 2019 | 18-10-19 | Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan |
21 Tahun 2019 | 18-10-19 | Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan |
19 Tahun 2019 + Penjelasan | 17-10-19 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
18 Tahun 2019 | 15-10-19 | Pesantren |
17 Tahun 2019 | 15-10-19 | Sumber Daya Air |
16 Tahun 2019 | 14-10-19 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
15 Tahun 2019 | 02-10-19 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
14 Tahun 2019 + Penjelasan | 01-10-19 | Pekerja Sosial |
11 Tahun 2019 | 13-08-19 | Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
10 Tahun 2019 + Lampiran | 01-07-19 | Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) |
8 Tahun 2019 | 26-04-19 | Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah |
7 Tahun 2019 | 26-04-19 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of Defence) |
6 Tahun 2019 | 13-03-19 | Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates) |
5 Tahun 2019 | 13-03-19 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Defence Industry Cooperation) |
4 Tahun 2019 | 13-03-19 | Kebidanan |
2 Tahun 2019 | 10-01-19 | Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of Spain On Cooperative, Activities In The Field Of Defence) |
3 Tahun 2019 + Salinan Kesepahaman | 10-01-19 | Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Cooperation In The Field Of Defence) |
13 Tahun 2018 | 28-12-18 | Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam |
11 Tahun 2018 | 30-10-18 | Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republtk Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda Tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of The Netherlands On Defence-Related Cooperation) |
10 Tahun 2018 | 30-10-18 | Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia) |
9 Tahun 2018 | 23-08-18 | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
7 Tahun 2018 | 07-08-18 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Rdpublic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense) |
6 Tahun 2018 | 07-08-18 | Kekarantinaan Kesehatan |
4 Tahun 2018 | 25-05-18 | Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa) |
3 Tahun 2018 | 09-05-18 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of the Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence) |
1 Tahun 2018 | 09-01-18 | Kepalangmerahan |
18 Tahun 2017 | 22-11-17 | Pelindungan Pekerja Migran Indonesia |
14 Tahun 2017 | 10-11-17 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field Of Defence) |
12 Tahun 2017 | 10-11-17 | Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) |
11 Tahun 2017 | 20-09-17 | Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) |
11 Tahun 2017 | 20-09-17 | Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) |
9 Tahun 2017 | 23-08-17 | Penetapan Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang |
9 Tahun 2017 | 23-08-17 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang |
5 Tahun 2017 | 08-08-17 | Arsitek |
2 Tahun 2017 | 12-07-17 | Jasa Konstruksi |
5 Tahun 2017 | 24-05-17 | Pemajuan Kebudayaan |
4 Tahun 2017 | 24-05-17 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014) |
3 Tahun 2017 | 24-05-17 | Sistem Perbukuan |
1 Tahun 2017 + Lampiran | 12-01-17 | Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territoriat Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 20141) |
20 Tahun 2016 | 25-11-16 | Merek Dan Indikasi Geografis |
19 Tahun 2016 | 25-11-16 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik |
15 Tahun 2016 | 06-10-16 | Pengesahan Maritime Labour Conwntion, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) |
13 Tahun 2016 | 26-08-16 | Paten |
11 Tahun 2016 | 01-07-16 | Pengampunan Pajak |
8 Tahun 2016 | 15-04-16 | Penyandang Disabilitas |
9 Tahun 2016 | 15-04-16 | Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan |
7 Tahun 2016 | 14-04-16 | Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam |
6 Tahun 2016 | 30-03-16 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence) |
5 Tahun 2016 | 30-03-16 | Pengesahan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence) |
4 Tahun 2016 | 24-03-16 | Tabungan Perumahan Rakyat |
2 Tahun 2016 | 15-01-16 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defence) |
1 Tahun 2016 | 15-01-16 | Penjaminan |
13 Tahun 2015 | 18-11-15 | Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Vietnam) |
11 Tahun 2015 | 06-08-15 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan |
7 Tahun 2015 | 10-03-15 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence) |
6 Tahun 2015 | 10-03-15 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea) |
35 Tahun 2014 | 17-10-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak |
34 Tahun 2014 | 17-10-14 | Pengelolaan Keuangan Haji |
30 Tahun 2014 | 17-10-14 | Administrasi Pemerintahan |
41 Tahun 2014 | 17-10-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
40 Tahun 2014 | 17-10-14 | Perasuransian |
39 Tahun 2014 | 17-10-14 | Perkebunan |
38 Tahun 2014 | 17-10-14 | Keperawatan |
37 Tahun 2014 | 17-10-14 | Konservasi Tanah Dan Air |
36 Tahun 2014 | 17-10-14 | Tenaga Kesehatan |
32 Tahun 2014 | 17-10-14 | Kelautan |
33 Tahun 2014 | 17-10-14 | Jaminan Produk Halal |
31 Tahun 2014 | 17-10-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban |
29 Tahun 2014 | 16-10-14 | Pencarian Dan Pertolongan |
28 Tahun 2014 | 16-10-14 | Hak Cipta |
26 Tahun 2014 | 14-10-14 | Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) |
25 Tahun 2014 | 14-10-14 | Hukum Disiplin Militer |
21 Tahun 2014 | 17-09-14 | Panas Bumi |
20 Tahun 2014 | 17-09-14 | Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian |
19 Tahun 2014 | 07-08-14 | Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey) |
18 Tahun 2014 | 07-08-14 | Kesehatan Jiwa |
13 Tahun 2014 | 21-07-14 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India) |
11 Tahun 2014 | 22-03-14 | Keinsinyuran |
10 Tahun 2014 | 19-03-14 | Pengesahan International Convention For The Suppression Of Act Of Nuclear Terrorism (Konensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) |
9 Tahun 2014 | 11-03-14 | Pengesahan Perjanjian Antara Republic Indonesia Dan Republic India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) |
8 Tahun 2014 | 11-03-14 | Pengesahaan Perjanjian Antara Republic Indonesia Dan Republic Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) |
7 Tahun 2014 | 11-03-14 | Perdagangan |
6 Tahun 2014 | 15-01-14 | Desa |
3 Tahun 2014 | 15-01-14 | Perindustrian |
5 Tahun 2014 | 15-01-14 | Aparatur Sipil Negara |
2 Tahun 2014 | 15-01-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
1 Tahun 2014 | 15-01-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 |
24 Tahun 2013 | 24-12-13 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan |
19 Tahun 2013 | 06-08-13 | Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
21 Tahun 2013 | 06-08-13 | Keantariksaan |
20 Tahun 2013 | 06-08-13 | Pendidikan Kedokteran |
19 Tahun 2013 | 06-08-13 | Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
18 Tahun 2013 | 06-08-13 | Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan |
17 Tahun 2013 | 22-07-13 | Organisasi Kemasyarakatan |
11 Tahun 2013 | 08-05-13 | Pengesahan Nagoya On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitables Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protocol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetic Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatan Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati |
10 Tahun 2013 | 08-05-13 | Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan International) |
9 Tahun 2013 | 13-03-13 | Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme |
1 Tahun 2013 | Lembaga Keuangan Mikro | |
17 Tahun 2012 | 29-12-12 | Perkoperasian |
18 Tahun 2012 | 16-11-12 | Pangan |
12 Tahun 2012 | 10-10-12 | Pendidikan Tinggi |
16 Tahun 2012 | 05-10-12 | Industri Pertahanan |
15 Tahun 2012 | 05-10-12 | Veteran Republik Indonesia |
13 Tahun 2012 | 31-08-12 | Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta |
11 Tahun 2012 | 30-07-12 | Sistem Peradilan Pidana Anak |
10 Tahun 2012 | 23-07-12 | Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) |
9 Tahun 2012 | 23-07-12 | Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) |
8 Tahun 2012 | 11-05-12 | Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
6 Tahun 2012 | 02-05-12 | Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) |
7 Tahun 2012 | 10-04-12 | Penanganan Konflik Sosial |
5 Tahun 2012 | 09-04-12 | Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) |
2 Tahun 2012 | 14-01-12 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
1 Tahun 2012 | 04-01-12 | Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) |
24 Tahun 2011 | 25-11-11 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
23 Tahun 2011 | 25-11-11 | Pengelolaan Zakat |
21 Tahun 2011 | 22-11-11 | Otoritas Jasa Keuangan |
20 Tahun 2011 | 10-11-11 | Rumah Susun |
19 Tahun 2011 | 10-11-11 | Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) |
17 Tahun 2011 | 07-11-11 | Intelijen Negara |
16 Tahun 2011 | 31-10-11 | Bantuan Hukum |
13 Tahun 2011 | 18-08-11 | Penanganan Fakir Miskin |
10 Tahun 2011 | 08-08-11 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi |
9 Tahun 2011 | 08-08-11 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang |
7 Tahun 2011 | 28-06-11 | Mata Uang |
6 Tahun 2011 | 05-05-11 | Keimigrasian |
5 Tahun 2011 | 03-05-11 | Akuntan Publik |
4 Tahun 2011 | 21-04-11 | Informasi Geospasial |
3 Tahun 2011 | 23-03-11 | Transfer Dana |
18 Tahun 2011 | 2011 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial |
1 Tahun 2011 | 12-01-11 | Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
11 Tahun 2010 | 24-11-10 | Cagar Budaya |
9 Tahun 2010 | 19-11-10 | Keprotokolan |
13 Tahun 2010 | 24-10-10 | Hortikultura |
8 Tahun 2010 | 22-10-10 | Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
5 Tahun 2010 | 20-08-10 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi |
4 Tahun 2010 | 22-06-10 | Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009) |
43 Tahun 2009 | 23-11-09 | Kearsipan |
52 Tahun 2009 | 29-10-09 | Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga |
51 Tahun 2009 | 29-10-09 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara |
46 Tahun 2009 | 29-10-09 | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
50 Tahun 2009 | 29-10-09 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama |
49 Tahun 2009 | 29-10-09 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum |
48 Tahun 2009 | 29-10-09 | Kekuasaan Kehakiman |
45 Tahun 2009 | 29-10-09 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 |
42 Tahun 2009 | 15-10-09 | Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
41 Tahun 2009 | 14-10-09 | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
40 Tahun 2009 | 14-10-09 | Kepemudaan |
38 Tahun 2009 | 14-10-09 | Pos |
39 Tahun 2009 | 14-10-09 | Kawasan Ekonomi Khusus |
36 Tahun 2009 | 13-10-09 | Kesehatan |
35 Tahun 2009 | 12-10-09 | Narkotika |
33 Tahun 2009 | 08-10-09 | Perfilman |
32 Tahun 2009 | 03-10-09 | Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
44 Tahun 2009 | 02-10-09 | Rumah Sakit |
31 Tahun 2009 | 01-10-09 | Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika |
30 Tahun 2009 | 23-09-09 | Ketenagalistrikan |
29 Tahun 2009 | 15-09-09 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian |
25 Tahun 2009 | 18-07-09 | Pelayanan Publik |
24 Tahun 2009 | 09-07-09 | Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan |
22 Tahun 2009 | 22-06-09 | Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
20 Tahun 2009 | 18-06-09 | Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan |
19 Tahun 2009 | 11-06-09 | Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) |
10 Tahun 2009 | 16-01-09 | Kepariwisataan |
9 Tahun 2009 | 16-01-09 | Badan Hukum Pendidikan |
7 Tahun 2009 | 13-01-09 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang |
6 Tahun 2009 | 13-01-09 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang |
5 Tahun 2009 | 12-01-09 | Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) |
2 Tahun 2009 | 12-01-09 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia |
4 Tahun 2009 | 12-01-09 | Pertambangan Mineral Dan Batubara |
3 Tahun 2009 | 12-01-09 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung |
1 Tahun 2009 | 12-01-09 | Penerbangan |
44 Tahun 2008 | 26-11-08 | Pornografi |
43 Tahun 2008 | 13-11-08 | Wilayah Negara |
40 Tahun 2008 | 10-11-08 | Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis |
39 Tahun 2008 | 06-11-08 | Kementerian Negara |
38 Tahun 2008 | 06-11-08 | Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) |
37 Tahun 2008 | 07-10-08 | Ombudsman Republik Indonesia |
36 Tahun 2008 | 23-09-08 | Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
21 Tahun 2008 | 16-07-08 | Perbankan Syariah |
20 Tahun 2008 | 04-07-08 | Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah |
19 Tahun 2008 | 07-05-08 | Surat Berharga Syariah Negara |
18 Tahun 2008 | 07-05-08 | Pengelolaan Sampah |
17 Tahun 2008 | 07-05-08 | Pelayaran |
15 Tahun 2008 | 30-04-08 | Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) |
14 Tahun 2008 | 30-04-08 | Keterbukaan Informasi Publik |
11 Tahun 2008 | 21-04-08 | Informasi Dan Transaksi Elektronik |
9 Tahun 2008 | 10-03-08 | Penggunaan Bahan Kimia |
2 Tahun 2008 | 04-01-08 | Partai Politik |
43 Tahun 2007 | 01-11-07 | Perpustakaan |
42 Tahun 2007 | 23-10-07 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea) |
29 Tahun 2007 | 30-08-07 | Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia |
40 Tahun 2007 | 16-08-07 | Perseroan Terbatas |
39 Tahun 2007 | 15-08-07 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai |
30 Tahun 2007 | 10-08-07 | Energi |
26 Tahun 2007 | 26-04-07 | Penataan Ruang |
24 Tahun 2007 | 26-04-07 | Penanggulangan Bencana |
25 Tahun 2007 | 26-04-07 | Penanaman Modal |
23 Tahun 2007 | 25-04-07 | Perkeretaapian |
21 Tahun 2007 | 19-04-07 | Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
20 Tahun 2007 | 10-04-07 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security) |
18 Tahun 2007 | 15-03-07 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003) |
17 Tahun 2007 + Lampiran | 05-02-07 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 |
21 Tahun 2006 | 29-12-06 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooperative Activities In The Field Of Defence) |
20 Tahun 2006 | 29-12-06 | Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya) |
19 Tahun 2006 | 28-12-06 | Dewan Pertimbangan Presiden |
16 Tahun 2006 | 15-11-06 | Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan |
15 Tahun 2006 | 30-10-06 | Badan Pemeriksa Keuangan |
12 Tahun 2006 | 01-08-06 | Kewarganegaraan Republik Indonesia |
9 Tahun 2006 | 14-07-06 | Sistem Resi Gudang |
7 Tahun 2006 | 18-04-06 | Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) |
8 Tahun 2006 | 18-04-06 | Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) |
6 Tahun 2006 | 05-04-06 | Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) |
5 Tahun 2006 | 05-04-06 | Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) |
11 Tahun 2006 | 01-04-06 | Pemerintahan Aceh |
4 Tahun 2006 | 20-03-06 | Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) |
3 Tahun 2006 | 20-03-06 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama |
1 Tahun 2006 | 03-03-06 | Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana |
14 Tahun 2005 | 30-12-05 | Guru Dan Dosen |
12 Tahun 2005 | 28-10-05 | Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) |
11 Tahun 2005 | 28-10-05 | Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) |
3 Tahun 2005 | 23-09-05 | Sistem Keolahragaan Nasional |
2 Tahun 2005 | 03-08-05 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang |
41 Tahun 2004 | 27-10-04 | Wakaf |
40 Tahun 2004 | 19-10-04 | Sistem Jaminan Sosial Nasional |
38 Tahun 2004 | 18-10-04 | Jalan |
37 Tahun 2004 | 18-10-04 | Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |
34 Tahun 2004 | 16-10-04 | Tentara Nasional Indonesia |
33 Tahun 2004 | 15-10-04 | Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah |
29 Tahun 2004 | 06-10-04 | Praktik Kedokteran |
28 Tahun 2004 | 06-10-04 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 |
25 Tahun 2004 | 05-10-04 | Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
23 Tahun 2004 | 22-09-04 | Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
21 Tahun 2004 | 16-08-04 | Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) |
19 Tahun 2004 | 13-08-04 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang |
16 Tahun 2004 | 26-07-04 | Kejaksaan Republik Indonesia |
15 Tahun 2004 | 19-07-04 | Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara |
9 Tahun 2004 | 29-03-04 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara |
8 Tahun 2004 | 29-03-04 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum |
7 Tahun 2004 | 18-03-04 | Sumber Daya Air |
3 Tahun 2004 | 15-01-04 | Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia |
1 Tahun 2004 | 14-01-04 | Perbendaharaan Negara |
2 Tahun 2004 | 14-01-04 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
25 Tahun 2003 | 13-10-03 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang |
21 Tahun 2003 | 25-07-03 | Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) |
20 Tahun 2003 | 08-07-03 | Sistem Pendidikan Nasional |
19 Tahun 2003 | 19-06-03 | Badan Usaha Milik Negara |
18 Tahun 2003 | 05-04-03 | Advokat |
17 Tahun 2003 | 05-04-03 | Keuangan Negara |
13 Tahun 2003 | 25-03-03 | Ketenagakerjaan |
13 Tahun 2003 | 25-03-03 | Ketenagakerjaan |
32 Tahun 2002 | 28-12-02 | Penyiaran |
28 Tahun 2002 | 16-12-02 | Bangunan Gedung |
24 Tahun 2002 | 22-10-02 | Surat Utang Negara |
20 Tahun 2002 | 23-09-02 | Ketenagalistrikan |
16 Tahun 2002 | 17-04-02 | Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967) |
19 Tahun 2002 | 29-07-02 | Hak Cipta |
15 Tahun 2002 | 17-04-02 | Tindak Pidana Pencucian Uang |
14 Tahun 2002 | 12-04-02 | Pengadilan Pajak |
3 Tahun 2002 | 08-01-02 | Pertahanan Negara |
2 Tahun 2002 | 08-01-02 | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
22 Tahun 2001 | 23-11-01 | Minyak Dan Gas Bumi |
20 Tahun 2001 | 21-11-01 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
1 Tahun 2001 | 08-05-01 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Serrender Of Fugitive Offenders) |
37 Tahun 2000 | 21-12-00 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa |
36 Tahun 2000 | 21-12-00 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang |
34 Tahun 2000 | 20-12-00 | Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah |
32 Tahun 2000 | 20-12-00 | Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu |
30 Tahun 2000 | 20-12-00 | Rahasia Dagang |
29 Tahun 2000 | 20-12-00 | Perlindungan Varietas Tanaman |
31 Tahun 2000 | 20-12-00 | Desain Industri |
26 Tahun 2000 | 23-11-00 | Pengadilan Hak Asasi Manusia |
24 Tahun 2000 | 23-10-00 | Perjanjian Internasional |
21 Tahun 2000 | 04-08-00 | Serikat Pekerja/Serikat Buruh |
20 Tahun 2000 | 02-08-00 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
18 Tahun 2000 | 02-08-00 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
19 Tahun 2000 | 02-08-00 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
1 Tahun 2000 | 08-03-00 | Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) |
42 Tahun 1999 | 30-09-99 | Jaminan Fidusia |
39 Tahun 1999 | 23-09-99 | Hak Asasi Manusia |
40 Tahun 1999 | 23-09-99 | Pers |
37 Tahun 1999 | 14-09-99 | Hubungan Luar Negeri |
36 Tahun 1999 | 08-09-99 | Telekomunikasi |
30 Tahun 1999 | 12-08-99 | Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa |
28 Tahun 1999 | 19-05-99 | Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme |
24 Tahun 1999 | 17-05-99 | Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar |
20 Tahun 1999 | 07-05-99 | Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) |
19 Tahun 1999 | 07-05-99 | Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) |
26 Tahun 1999 | 20-04-99 | Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi |
8 Tahun 1999 | 20-04-99 | Perlindungan Konsumen |
21 Tahun 1999 | 07-03-99 | Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) |
5 Tahun 1999 | 05-03-99 | Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
13 Tahun 1998 | 30-11-98 | Kesejahteraan Lanjut Usia |
10 Tahun 1998 | 10-11-98 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan |
9 Tahun 1998 | 26-10-98 | Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum |
6 Tahun 1998 | 30-09-98 | Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya) |
5 Tahun 1998 | 28-09-98 | Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) |
31 Tahun 1997 | 15-10-97 | Peradilan Militer |
19 Tahun 1997 | 23-05-97 | Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa |
16 Tahun 1997 | 19-05-97 | Statistik |
10 Tahun 1997 | 10-04-97 | Ketenaganukliran |
9 Tahun 1997 | 02-04-97 | Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara) |
8 Tahun 1997 | 24-03-97 | Dokumen Perusahaan |
5 Tahun 1997 | 11-03-97 | Psikotropika |
8 Tahun 1996 | 07-11-96 | Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) |
4 Tahun 1996 | 09-04-96 | Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah |
12 Tahun 1995 | 30-12-95 | Pemasyarakatan |
8 Tahun 1995 | 10-11-95 | Pasar Modal |
12 Tahun 1994 | 09-11-94 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan |
8 Tahun 1994 | 02-11-94 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia |
7 Tahun 1994 | 02-11-94 | Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) |
6 Tahun 1994 | 01-08-94 | Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) |
5 Tahun 1994 | 01-08-94 | Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) |
11 Tahun 1992 | 20-04-92 | Dana Pensiun |
1 Tahun 1991 | 07-01-91 | Pengesahan "Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia" (Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Utara) |
8 Tahun 1990 | 13-10-90 | Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia |
5 Tahun 1990 | 10-08-90 | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya |
4 Tahun 1988 | 01-07-88 | Pengesahan "Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia" |
2 Tahun 1987 | 21-02-87 | Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea" |
1 Tahun 1987 | 28-01-87 | Kamar Dagang Dan Industri |
17 Tahun 1985 | 31-12-85 | Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) |
13 Tahun 1985 | 27-12-85 | Bea Meterai |
11 Tahun 1985 | 22-10-85 | Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982) |
10 Tahun 1985 | 02-10-85 | Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang |
8 Tahun 1984 | 27-10-84 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang |
7 Tahun 1984 | 24-07-84 | Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) |
4 Tahun 1984 | 22-06-84 | Wabah Penyakit Menular |
5 Tahun 1983 | 18-10-83 | Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia |
3 Tahun 1982 | 01-02-82 | Wajib Daftar Perusahaan |
1 Tahun 1982 | 25-01-82 | Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963). |
2 Tahun 1982 | 25-01-82 | Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969) |
8 Tahun 1981 | 31-12-81 | Hukum Acara Pidana |
7 Tahun 1981 | 31-07-81 | Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan |
2 Tahun 1981 | 01-01-81 | Metrologi Legal |
4 Tahun 1979 | 23-07-79 | Kesejahteraan Anak |
1 Tahun 1979 + Lampiran | 18-01-79 | Ekstradisi |
8 Tahun 1978 | 18-12-78 | Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir |
2 Tahun 1978 | 18-03-78 | Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi |
17 Tahun 2017 | 22-11-77 | Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) |
10 Tahun 1976 | 26-07-76 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol |
8 Tahun 1976 | 26-07-76 | Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya |
6 Tahun 1976 | 21-06-76 | Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara |
2 Tahun 1976 | 31-03-76 | Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971 |
9 Tahun 1974 | 26-12-74 | Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republick Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi |
7 Tahun 1974 | 06-11-74 | Penertiban Perjudian |
11 Tahun 1974 | 26-10-74 | Pengairan |
7 Tahun 1973 | 08-12-73 | Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura |
6 Tahun 1973 | 08-12-73 | Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea |
2 Tahun 1973 | 12-01-73 | Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal Vi Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional |
1 Tahun 1973 | 06-01-73 | Landas Kontinen Indonesia |
9 Tahun 1971 | 18-09-71 | Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia |
4 Tahun 1971 | 29-03-71 | Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang |
2 Tahun 1971 | 10-03-71 | Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka |
1 Tahun 1971 | 10-03-71 | Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia |
7 Tahun 1970 | 31-07-70 | Penghapusan Pengadilan Landreform |
3 Tahun 1970 | 27-03-70 | Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
1 Tahun 1970 | 12-01-70 | Keselamatan Kerja |
22 Tahun 1968 | 18-12-69 | Bank Ekspor Impor Indonesia |
13 Tahun 1969 | 25-10-69 | Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia |
4 Tahun 1969 | 10-04-69 | Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan |
21 Tahun 1968 | 18-12-68 | Bank Rakyat Indonesia |
3 Tahun 1969 | 05-04-69 | Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor |
20 Tahun 1968 | 18-12-68 | Bank Tabungan Negara |
19 Tahun 1968 | 18-12-68 | Bank Bumi Daya |
18 Tahun 1968 | 18-12-68 | Bank Dagang Negara |
17 Tahun 1968 | 18-12-68 | Bank Negara Indonesia 1946 |
11 Tahun 1968 | 25-10-68 | Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization |
9 Tahun 1968 | 25-10-68 | Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 DRT. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) |
5 Tahun 1968 (5/1968) | 29-06-68 | Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal |
3 Tahun 1968 (3/1968) | 17-06-68 | Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association |
11 Tahun 1967 | 02-12-67 | Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan |
36 Tahun 1964 | 31-12-64 | Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera |
34 Tahun 1964 | 31-12-64 | Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan |
33 Tahun 1964 | 31-12-64 | Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang |
28 Tahun 1964 | 25-11-64 | Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan |
25 Tahun 1964 | 25-11-64 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921 |
23 Tahun 1964 | 25-11-64 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 |
22 Tahun 1964 | 25-11-64 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 |
20 Tahun 1964 | 31-10-64 | Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu |
16 Tahun 1964 | 23-09-64 | Bagi Hasil Perikanan |
9 Tahun 1964 | 14-08-64 | Gerakan Sukarelawan Indonesia |
6 Tahun 1964 | 16-06-64 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang |
2 Tahun 1964 | 25-05-64 | Bank Tabungan Negara |
16 Tahun 1962 | 01-11-62 | Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang |
13 Tahun 1962 | 16-08-62 | Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah |
8 Tahun 1962 | 18-06-62 | Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria |
7 Tahun 1962 | 18-06-62 | Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia |
20 Tahun 1961 | 26-09-61 | Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya |
19 Tahun 1961 | 06-09-61 | Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut |
12 Tahun 1961 | 10-06-61 | Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok |
11 Tahun 1961 | 10-05-61 | Tambahan Atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan |
9 Tahun 1961 | 10-05-61 | Pengumpulan Uang Atau Barang |
3 Tahun 1961 + Lampiran | 25-02-61 | Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-Kantor |
1 Tahun 1961 | 04-02-61 | Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang |
8 Tahun 1960 | 15-10-60 | Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja |
5 Tahun 1960 | 24-09-60 | Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria |
2 Tahun 1960 | 07-01-60 | Perjanjian Bagi Hasil |
1 Tahun 1960 | 05-01-60 | Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
22 Tahun 1959 | 01-07-59 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang |
24 Tahun 1959 | 26-06-59 | Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 38) |
18 Tahun 1959 | 26-06-59 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang |
17 Tahun 1959 | 26-06-59 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran |
16 Tahun 1959 | 26-06-59 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang |
15 Tahun 1959 | 26-06-59 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang |
14 Tahun 1959 | 26-06-59 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang *) |
13 Tahun 1959 | 26-05-59 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang |
8 Tahun 1959 | 08-04-59 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang |
7 Tahun 1959 | 02-04-59 | Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemene Oorogsongevallen Regeling" |
6 Tahun 1959 | 24-03-59 | Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah |
3 Tahun 1959 | 24-02-59 | Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan Dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia |
86 Tahun 1958 | 27-12-58 | Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda |
84 Tahun 1958 | 27-12-58 | Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953) |
80 Tahun 1958 | 23-10-58 | Dewan Perancang Nasional |
72 Tahun 1958 | 09-09-58 | Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya |
77 Tahun 1958 | 02-09-58 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang |
56 Tahun 1958 | 24-07-58 | Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 30) |
68 Tahun 1958 | 17-07-58 | Persetujuan Konvensi Hak‐Hak Politik Kaum Wanita |
71 Tahun 1958 | 09-07-58 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang |
59 Tahun 1958 | 04-07-58 | Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 |
17 Tahun 1958 | 17-06-58 | Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-Undang |
13 Tahun 1958 | 27-03-58 | Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang |
15 Tahun 1958 | 09-03-58 | Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington *) |
11 Tahun 1958 | 06-03-58 | Kenaikan Tarip Uang Rambu |
10 Tahun 1958 | 06-03-58 | Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington |
7 Tahun 1958 | 17-02-58 | Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria Refr |
9 Tahun 1958 + Lampiran | 17-02-58 | Pinjaman Republik Indonesia Dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis |
1 Tahun 1958 | 13-01-58 | Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir |
80 Tahun 1957 | 19-12-57 | Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya |
78 Tahun 1957 | 19-12-57 | Perubahan Canon Dan Cijns Atas Hak-Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar |
77 Tahun 1957 | 19-12-57 | Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina |
72 Tahun 1957 | 19-11-57 | Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang |
70 Tahun 1957 | 12-11-57 | Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir |
69 Tahun 1957 | 12-11-57 | Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia Dan Republik India |
68 Tahun 1957 | 12-11-57 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan |
71 Tahun 1957 | 26-10-57 | Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67 |
30 Tahun 1957 | 08-10-57 | Pembebasan Saudara Untung Dari Penggantian Uang |
27 Tahun 1957 | 14-08-57 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak |
26 Tahun 1957 | 27-07-57 | Perubahan Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan |
25 Tahun 1957 | 22-07-57 | Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional |
35 Tahun 1956 | 31-12-56 | Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir |
29 Tahun 1956 | 31-12-56 | Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan |
31 Tahun 1956 | 26-12-56 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang |
30 Tahun 1956 | 26-12-56 | Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151) |
27 Tahun 1956 | 26-12-56 | Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk |
26 Tahun 1956 | 18-12-56 | Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation) |
20 Tahun 1956 | 08-09-56 | Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921") |
17 Tahun 1956 | 01-09-56 | Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487) |
18 Tahun 1956 | 29-08-56 | Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama |
16 Tahun 1956 | 27-08-56 | Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) |
13 Tahun 1956 | 03-05-56 | Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar |
11 Tahun 1956 | 19-03-56 | Pembelanjaan Pensiun |
4 Tahun 1956 | 29-02-56 | Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282) *) |
5 Tahun 1956 | 20-02-56 | Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953 |
10 Tahun 1955 | 11-07-55 | Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas*) |
3 Tahun 1955 | 05-03-55 | Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 |
2 Tahun 1955 | 05-03-55 | Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik |
37 Tahun 1954 | 15-12-54 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand |
36 Tahun 1954 | 10-12-54 | Penetapan Tarip Pajak Perseroan |
34 Tahun 1954 | 13-11-54 | Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant") |
31 Tahun 1954 | 07-09-54 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang |
28 Tahun 1954 | 07-08-54 | Biaya Legalisasi Tanda Tangan |
22 Tahun 1954 | 27-07-54 | Undian |
9 Tahun 1954 | 27-02-54 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang |
10 Tahun 1954 | 27-02-54 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang |
3 Tahun 1954 | 19-12-53 | Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang |
33 Tahun 1953 | 18-12-53 | Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1953 Dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang |
30 Tahun 1953 | 18-12-53 | Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang |
29 Tahun 1953 | 18-12-53 | Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainja" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai |
24 Tahun 1953 | 18-12-53 | Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Padjak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang |
22 Tahun 1953 | 25-11-53 | Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan |
21 Tahun 1953 | 18-06-53 | Persetudjuan Perdjandjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria |
6 Tahun 1953 | 11-03-53 | Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri |
4 Tahun 1953 | 02-02-53 | Apotik Darurat |
1 Tahun 1953 | 07-01-53 | Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang |
2 Tahun 1953 | 07-01-53 | Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 |
22 Tahun 1952 | 23-12-52 | Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan |
19 Tahun 1952 | 02-10-52 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Philipina |
18 Tahun 1952 | 02-10-52 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma |
17 Tahun 1952 | 02-10-52 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan |
16 Tahun 1952 | 02-10-52 | Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India |
13 Tahun 1952 | 11-08-52 | Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk |
12 Tahun 1952 | 11-08-52 | Pembaharuan Bea-Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea-Bea Ad Valorem |
9 Tahun 1952 | 02-08-52 | Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 |
8 Tahun 1952 | 02-08-52 | Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952 |
5 Tahun 1952 | 29-07-52 | Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan |
1 Tahun 1952 | 05-02-52 | Penetapan Undang-Undang Darurat NR 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang |
20 Tahun 1951 | 30-10-51 | Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri-Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini |
14 Tahun 1951 | 29-08-51 | Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 |
16 Tahun 1951 | 17-09-51 | Penetapan Undang-Undang Darurat No 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang |
3 Tahun 1951 | 06-01-51 | Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia |
4 Tahun 1949 | 30-09-49 | Penambahan Bea Meterai |
33 Tahun 1948 | 09-11-48 | Penetapan Uang Berat Barang, Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan |
28 Tahun 1948 | 02-09-48 | Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri |
26 Tahun 1948 | 13-08-48 | Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932. (Ordonnantie Op De Inkomstenbelasting 1932) |
17 Tahun 1948 | 31-05-48 | Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 (STBL. 1932) |
12 Tahun 1948 | 20-04-48 | Undang-Undang Kerja Tahun 1948 |
2 Tahun 1948 | 20-01-48 | Pengesahan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Negara Kerajaan Mesir |
29 Tahun 1947 | 30-08-47 | Cukai Minuman Keras |
28 Tahun 1947 | 30-08-47 | Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut STBL. 1932, No. 517 (Tabaksac Cijnsordonnantie) |
10 Tahun 1947 | 05-05-47 | Pencabutan Pasal 31 Ke II No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (STBL. 1921 No. 498) |
21 Tahun 1946 | 09-11-46 | Cukai Tembakau |
19 Tahun 1946 | 25-10-46 | Pengeluaran Uang Republik Indonesia |
13 Tahun 1946 | 04-09-46 | Penghapusan Desa-Desa Perdikan |
2 Tahun 1946 | 16-03-46 | Hal Peraturan Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi (Stbld. 1882 No. 10) |
1945 Nomor 1 | 23-11-45 | Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah |
10 Tahun 2020 | 26-10-20 | Bea Meterai |
1 Tahun 2015 + Penjelasan | 02-02-15 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang |
1 Tahun 2020 | 28-02-20 | Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) |
2 Tahun 2018 + Penjelasan | 15-03-18 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
2 Tahun 2020 + Penjelasan | 16-05-20 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang |
3 Tahun 2015 + Penjelasan | 06-03-15 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 |
3 Tahun 2016 + Penjelasan | 15-01-16 | Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activities) |
3 Tahun 2020 + Penjelasan | 10-06-20 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara |
4 Tahun 2015 | 10-03-15 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence) |
4 Tahun 2020 + Penjelasan | 05-08-20 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers Of Ukraine On Cooperation In The Field Of Defence) |
5 Tahun 2015 + Penjelasan | 10-03-15 | Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam) |
5 Tahun 2020 + Penjelasan | 05-08-20 | Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation) |
6 Tahun 2017 + Penjelasan | 08-08-17 | Arsitek |
6 Tahun 2020 + Penjelasan | 11-08-20 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang |
7 Tahun 2017 | 15-08-17 | Pemilihan Umum |
7 Tahun 2020 + Penjelasan | 28-09-20 | Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
8 Tahun 2015 | 18-03-15 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang |
8 Tahun 2017 + Penjelasan | 21-08-17 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 |
8 Tahun 2018 | 23-08-18 | Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 |
8 Tahun 2020 + Lampiran | 13-10-20 | Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
9 Tahun 2015 + Penjelasan | 18-03-15 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
9 Tahun 2016 + Penjelasan | 15-04-16 | Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan |
9 Tahun 2020 | 26-10-20 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 |
10 Tahun 2015 + Penjelasan | 20-04-15 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang |
10 Tahun 2016 + Penjelasan | 01-07-16 | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang |
10 Tahun 2017 | 23-08-17 | Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 |
12 Tahun 2014 | 30-06-14 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 |
12 Tahun 2015 + Penjelasan | 01-10-15 | Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 |
12 Tahun 2016 + Penjelasan | 26-07-16 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 |
12 Tahun 2018 | 22-11-18 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 |
13 Tahun 2017 + Penjelasan | 10-11-17 | Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People’s Republic Of China On Extradition) |
14 Tahun 2014 + Penjelasan + Lampiran | 23-07-14 | Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara |
14 Tahun 2015 + Penjelasan | 25-11-15 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 |
15 Tahun 2014 + Penjelasan | 23-07-14 | Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara |
16 Tahun 2014 + Penjelasan | 23-07-14 | Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara |