Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik (PMK No. 148/PMK.04/2020 Perubahan PMK No. 40/PMK.04/2016)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam proses pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik, kementerian keuangan melakukan penyesuaian dan menambahkan lembaga persepsi lainnya sebagai agen penerimaan (collection agent) untuk pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara dengan merevisi PMK No. 40/PMK.04/2016 tentang pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara dalam rangka kepabeanan dan cukai secara elektronik. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:    
  1. Perubahan di Pasal 1 :  

a. Dihapus

  • Angka 1 : Pengertian Undang-Undang Kepabeanan

b. Diubah

  • Angka 2 : Pengertian Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai
  • Angka 3 : Pengertian Wajib bayar
  • Angka 7 : Pengertian Pembayaran
  • Angka 8 : Pengertian Penyetoran
  • Angka 14 : Pengertian Bukti Penerimaan Negara
  • Angka 17 : Pengertian Pejabat Bea dan Cukai

c. Ditambahkan

  • Angka 18 : Pengertian Wajib pungut
  • Angka 19 : Pengertian Lembaga Persepsi Lainnya
  • Angka 20 : Pengertian Nomor Transaksi Lembaga Persepsi

2. Tambahan jenis penerimaan negara di Pasal 2:

  • Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Ekspor
  • Dana sawit
  • Penerimaan negara lainnya yang dipungut Ditjen Bea Cukai (DJBC) sesuai peraturan perundang-undangan. 

3. Tambahan dengan Pasal 2A yaitu:

  • Ayat (1) : Pihak yang dapat memungut penerimaan negara yaitu : DJBC dan Wajib Pungut.
  • Ayat (2) : Pelaporan pemungutan Penerimaan Negara yang dilakukan oleh DJBC disampaian melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara elektronik.
  • Ayat (3) : Pembayaran atas Penerimaan Negara dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.

4. Tambahan ayat (1a) di Pasal 3:

  • Pasal 3 ayat 1a : ”Atas pembayaran dan/atau Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan NTB/NTP”.

5. Tambahan di Pasal 8A :  

  • Pembayaran ataupun penyetoran penerimaan negara ditetapkan dapat dilakukan oleh wajib bayar atau wajib setor melalui lembaga persepsi lainnya.
  • Pembayaran melalui lembaga persepsi tersebut lantas akan diterbitkan nomor transaksi lembaga persepsi lainnya (NTL).
  • Pembayaran penerimaan negara yang dilakukan wajib bayar melalui lembaga persepsi lainnya dianggap sebagai bukti pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar pada bukti penerimaan negara (BPN).  

6. Perubahan ayat (2) Pasal 9 dan penambahan ayat (3) dan (4) di Pasal 9 :

  • Ayat (2) Pasal 9:
    • Koreksi dapat dilakukan di transaksi yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara sepanjang tidak mengubah nilai total Pembayaran.
  • Ayat (3) Pasal 9:
    • Kantor Bea dan Cukai melakukan koreksi pada aplikasi billing DJBC dalam hal transaksi Penerimaan Negara belum dilakukan rekonsiliasi dengan dokumen dasar pembayaran penerimaan negara.
  • Ayat (4) Pasal 9:
    • Dalam hal transaksi penerimaan negara telah direkonsiliasi, Kantor Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau rekomendasi koreksi kepada direktorat di bidang informasi kepabeanan dan cukai sepanjang tidak mengubah jenis dan nomor dokumen dasar pembayaran penerimaan negara.

Peraturan ini diundangkan pada 8 Oktober 2020 dan dinyatakan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan. Peraturan ini diharapkan dapat mempermudah para wajib bayar dan wajib setor dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pungutan negara dalam rangka kepabeanan dan cukai.

HIS Consulting adalah konsultan kepabeanan, cukai dan pajak yang tepercaya. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda memahami dan menyelesaikan masalah apa pun di di bidang kepabeanan, cukai  dan masalah perpajakan serta semua aspek terkait. Kami memberi Anda layanan konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kami mengambil pendekatan strategis ketika membantu klien kami dalam mencapai tujuan manajemen mereka. Tim profesional kami terlibat mulai dari persiapan, perencanaan, dan penentuan langkah tindakan hingga pelaksanaan dan implementasi.

Tim Profesional Kami

Hery Alamsyah
Comissioner
heryalamsyah@hisconsulting.co.id
Ishaq Prapta Utama
President Director
ishaq.pu@hisconsulting.co.id
Sudrajat
Director
sudrajat@hisconsulting.co.id
Asep Sunarya
Customs Advisor
asepsoen01@hisconsulting.co.id
Wibowo
Tax Advisor
hk@hisconsulting.co.id
Sri Witjaksono W
Logistics Advisor
witjaksono@hisconsulting.co.id
K.A.H. Fathurrozy
Customs Manager
fathur@hisconsulting.co.id
Rizky Diana
Tax Manager
rd@hisconsulting.co.id
Agus Pudji Setiono
Surabaya Representative
agusps@hisconsulting.co.id
Jimmy Januardi
Customs Manager
jimmy@hisconsulting.co.id
Kantor Jakarta
Rukan Sentra Pemuda Kavling 12
Jl. Pemuda no. 61
Jakarta 13220
Tel +6221 228-68939
 Mobile  +62 812-1268-7697
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami:
www.hisconsulting.co.id dan info@hisconsulting.co.id
Kantor Surabaya
Jl. Dukuh Kupang Timur XIV No. 24
Surabaya 60256
Tel +6231 567-3692
hisconsulting
Hisconsulting01
@hisconsultingg
HISConsulting
©2020 HIS Consulting
All Rights Reserved
The content of this newsletter does not constitute legal advice and should not be relied on a such specific advice should be sought about your specific circumstances
Show Buttons
Hide Buttons