Ekspor CPO & Batu Bara Rp717 Triliun, Dolarnya Hilang Kemana?

Hisconsulting, Jakarta РEkspor Indonesia melonjak tajam karena kenaikan harga komoditas seperti batu bara, nikel, hingga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Namun, Indonesia justru tidak bisa panen dollar Amerika Serikat (AS) di tengah lonjakan ekspor.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor batu bara pada Januari-Juli 2022 menembus US$ 29,67 miliar atau sekitar Rp 440 triliun (kurs US$1= Rp 14.828). Ekspor tersebut naik 18,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor lemak dan minyak hewani/nabati mencapai US$ 18,70 miliar atau Rp 277 triliun pada Januari-Juli 2022. Jumlah tersebut naik 11,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, nilai ekspor pada Januari-Juli 2022 mencapai US$166,70 miliar atau naik 36,36% dibandingkan periode yang sama pada 2021.

Baca Juga: Tak Punya Izin Impor, Kemendag Sita Bahan Baku Susu Sebanyak 2.735 Ton di Bogor

Di tengah lonjakan ekspor, cadev Indonesia tahun ini justru nelangsa. Cadev terus melorot sejak Februari hingga Juli 2022.

Menurut data Bank Indonesia (BI), cadev tercatat US$ 132,2 miliar per Juli 2022. Jumlahnya merosot US$ 9,1 miliar dari US$ 141,3 miliar pada Januari 2022 menjadi US$ 132,2 miliar pada Juli.

Bila dihitung sejak awal tahun, cadev sudah berkurang US$ 12,7 miliar dari US$ 144,9 miliar pada Desember 2021 menjadi US$ 132,2 miliar pada Agustus 2022.

Ekonom Faisal Basri mengatakan penurunan cadev utamanya disebabkan oleh besarnya operasi moneter untuk menjaga rupiah. Namun, cadev juga tidak bertambah drastis karena ada sebagian Devisa Hasil Ekspor (DHE) Indonesia yang dibawa ke luar negeri.

“Indonesia menganut lalu lintas pasar bebas, free movement of capital. Nah jadi agak lucu, ada aturan, BI pake aturan, setiap hasil ekspor harus dibawa ke Indonesia walaupun cuma satu hari. Dibawa sehari besoknya dibawa pergi lagi,” tutur Faisal Basri, kepada¬†CNBC Indonesia.

Namun, dia mengingatkan Indonesia adalah penganut rezim devisa bebas sehingga tidak bisa memaksa untuk menaruh DHE.  Aturan DHE tertuang dalam Peraturan BI No. 21/14/PBI/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.135/PMK.04/2021.

Aturan PMK menegaskan eksportir yang ‘bandel’ tidak memarkir uangnya di dalam negeri dapat dikenakan pungutan berupa denda sebesar 0,5% dari nilai DHE SDA yang belum ditempatkan ke dalam rekening khusus.

Sementara itu, untuk non-SDA, BI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, dan penangguhan atas pelayanan ekspor kepada eksportir Non-SDA.

Namun, implementasi aturan tersebut dihentikan sementara setelah pandemi Covid-19.

Mengutip data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit valas tumbuh 16,82% dan dana pihak ketiga (DPK) valuta asing (valas)nya 5,8%. Selisih kredit dan DPK yang jauh ini membuat persaingan mendapatkan pasokan dolar terancam.
Terlebih, ada kebutuhan pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 443,8 triliun pada 2022 termasuk dalam bentuk valas.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani menuturkan likuiditas dolar yang seret dipicu setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga.

Di sisi lain, BI lambat meresponsnya dengan penyesuaian di dalam negeri. Efeknya, modal di dalam negeri terbang keluar negeri (capital outflow). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan masih mempertahankan tingkat suku bunga valas di 0,25% untuk periode 28 Mei-30 September.

“Investor mencari suku bunga mana yang baik buat mereka sehingga sekarang terjadi apa namanya perebutan, dana investor di seluruh dunia saling menaikkan suku bunga sehingga harus diakui banyak capital outflow saat itu,” ujar Aviliani dalam Power Lunch,¬†CNBC Indonesia¬†(9/9/2022).

Sumber CNBC Indonesia yang dekat dengan pencatatan lalu lintas DHE mengatakan eksportir Indonesia patuh mencatatkan DHE mereka. Namun, DHE hanya bertahan sehari di bank lokal untuk kemudian dibawa ke luar negeri kembali.

“Sebagian besar eksportir sawit devisa nya di kelola di luar negeri terutama Singapore sebagai basis¬†treasury¬†mereka, karena juga head office nya di Singapore meski menanam sawit di Sumatera,” tutur sumber tersebut.

Menurutnya perlu penegasan denda agar DHE lebih bertahan lama di Indonesia. Namun, denda harus diberlakukan hati-hati agar tidak sampai menyurutkan minat ekspor. Dia juga mengusulkan agar data DHE dilaporkan secara transparan ke publik sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

“Yang penting mungkin perlu diungkap ke publik secara transparan tingkat kepatuhan semua korporasi eksportir,” imbuhnya.

 

Artikel ini telah tayang di cnbcindonesia.com¬†dengan judul “Ekspor CPO & Batu Bara Rp717 T, Dolarnya Hilang Kemana?”, https://www.cnbcindonesia.com/market/20220912135708-17-371348/ekspor-cpo-batu-bara-rp717-t-dolarnya-hilang-kemana/2

Penulis: Maesaroh

Show Buttons
Hide Buttons