4 Fakta UU HPP, Dapat Fasilitas Mobil dari Perusahaan Kena Pajak

Hisconsulting, JAKARTA – Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawai akan dikenakan pajak. Di mana hal tersebut diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Berikut empat fakta terkait UU HPP yang juga dikenakan kepada pekerja penerima fasilitas kantor, seperti yang telah dirangkum oleh Okezone, di Jakarta, Senin (8/11/2021).

1. Ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Pengenaan pajak fasilitas pegawai bersumber dari APBN ataupun APBN tidak diterapkan. Di luar APBN, pemerintah segera mengenakan pajak pada pekerja yang mendapat fasilitas seperti mobil hingga rumah dari perusahaannya.

Ketentuan ini diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak atas Natura atau kenikmatan diberlakukan pada pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

2. Contoh Kasus

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mencontohkan, ada pegawai yang mendapat 13 fasilitas dari perusahaan seperti mobil, rumah dan lainnya. Selama ini fasilitas tersebut tidak pernah disampaikan dalam SPT.

Baca Juga: Ini Tanggal Berlaku Tarif Pajak Baru dalam UU HPP, dari PPN hingga Pajak Karbon

“Saya orang sangat kaya punya 13 perusahaan, saya tidak perlu gaji, tapi perlu mobil, fasilitas rumah. Saya terima fasilitas bukan uang, itu tidak ada penghasilan. Di perusahaan memang tidak jadi beban biaya,” ujarnya.

3. Menjadi Beban Perusahaan

Yon menambahkan, dengan adanya UU HPP, maka fasilitas tersebut dihitung sebagai penghasilan. Kemudian akan ada biaya yang dibebankan pada perusahaan.

“Fasilitas dihitung penghasilan. Jadi misal dihitung harga sewa seharusnya, biaya penggantian sewajarnya. Kalau rumah dihitung berapa sewa rumah itu dapet berapa. Si perusahaan bebankan sebagai biaya,” ujarnya.

4. Adanya Pekerja Bebas Pajak Natura

Mengutip data Direktorat Jenderal Pajak, pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Sementara itu, pemerintah membebaskan pajak Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Di antaranya, penyediaan makan/minum, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai.

Selain itu, natura di daerah tertentu karena keharusan pekerjaaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam. Kemudian, natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Artikel ini telah tayang di https://economy.okezone.com/ dengan judul “4 Fakta UU HPP, Dapat Fasilitas Mobil dari Kantor Kena Pajak : Okezone Economy”, Klik untuk baca: https://economy.okezone.com/read/2021/11/05/320/2497085/4-fakta-uu-hpp-dapat-fasilitas-mobil-dari-kantor-kena-pajak.

Show Buttons
Hide Buttons